TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times

Tiongkok Sebut Demonstran Hong Kong sebagai Virus Politik

Protes di tengah pandemik COVID-19 terjadi pada bulan lalu

Polisi anti kerusuhan memakai masker saat membubarkan pengunjuk rasa anti pemerintah saat mereka melakukan aksi di pusat perbelanjaan di Hong Kong, pada 26 April 2020. ANTARA FOTO/REUTERS/Tyrone Siu

Hong Kong, IDN Times - Kantor perwakilan tertinggi Beijing di Hong Kong merilis pernyataan resmi yang berisi peringatan kepada para demonstran pada Rabu (6/5). Dalam pernyataan tersebut, Kantor Urusan Hong Kong dan Makau (HKMAO) menyebut mereka yang terlibat dalam demonstrasi sebagai "virus politik".

HKMAO juga mengancam bahwa pemerintah pusat Tiongkok takkan tinggal diam terhadap "pasukan gila yang ceroboh itu" ketika aksi mereka membuat situasi Hong Kong tidak bisa tenang. Demonstran Hong Kong sempat kembali berunjuk rasa pada April lalu ketika pemerintah melonggarkan aturan pembatasan aktivitas di tengah pandemik COVID-19.

1. Beijing menuding demonstran hanya ingin menjatuhkan Hong Kong

Polisi anti kerusuhan memakai masker saat membubarkan pengunjuk rasa anti pemerintah saat mereka melakukan aksi di pusat perbelanjaan di Hong Kong, pada 26 April 2020. ANTARA FOTO/REUTERS/Tyrone Siu

Mengutip Reuters, retorika yang dipakai oleh pemerintah di Beijing untuk merujuk kepada demonstran Hong Kong tergolong semakin keras. Dalam pernyataan yang sama, HKMAO menyebut mereka "beracun", penuh "kekerasan", serta menuding bahwa tujuan para pengunjuk rasa adalah "menyeret Hong Kong jatuh ke jurang".

Semakin banyak dukungan warga terhadap demonstran, menurut HKMAO, hanya akan berujung kepada "harga yang lebih mahal yang harus dibayar" oleh Hong Kong. Sementara itu, Beijing sendiri dituduh menggunakan pandemik COVID-19 untuk melarang demonstrasi pro-demokrasi di pulau semi-otonom tersebut.

Peneliti Tiongkok di Human Rights Watch, Maya Wang, berpendapat bahwa Beijing "berniat mendapatkan kontrol yang lebih besar terhadap Hong Kong" dengan mengeluarkan retorika keras tersebut.

"Pemerintah Tiongkok masih bisa mengubah aksinya dengan menyelesaikan banyak kekecewaan yang dimiliki warga Hong Kong, yaitu, pengikisan kebebasan dan otonomi, tapi sayangnya mereka memilih jalur yang salah dengan meningkatkan tensi," kata Wang.

2. Berbagai pihak memprotes penangkapan besar-besaran oleh otoritas Hong Kong

Pengunjuk rasa anti-pemerintah melakukan reli di sebuah pusat perbelanjaan di Hong Kong, pada 26 April 2020. ANTARA FOTO/REUTERS/Tyrone Siu

Aksi unjuk rasa di Hong Kong untuk menuntut demokrasi sudah berlangsung sejak Juni tahun lalu. The Guardian melaporkan ada lebih dari 7.000 orang yang ditangkap, termasuk secara massal, sejak protes dimulai hingga saat ini. Demonstrasi yang sebelumnya rutin terjadi di berbagai titik di Hong Kong kemudian tersendat karena virus corona.

Beberapa kali ada protes sporadis, tapi otoritas keamanan Hong Kong tak segan membubarkan dengan kekerasan. Mereka dianggap melanggar aturan pemerintah untuk menekan laju penyebaran virus corona. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Mike Pompeo melihat penegakan hukum sudah "dipolitisasi".

"Penangkapan para aktivis pro-demokrasi di Hong Kong sangat mengkhawatirkan," ujar Pompeo, seperti dikutip CNN, pada April lalu. "Para penegak hukum yang dipolitisasi tidak konsisten dengan nilai-nilai universal dari kebebasan berekspresi, berasosiasi, dan melakukan perkumpulan damai."

Baca Juga: Kegeraman Beijing Usai Washington Loloskan Legislasi Dukung Hong Kong 

Rekomendasi Artikel

Berita Terkini Lainnya