Tak Terima Divonis 12 Tahun, Eks PM Najib Langsung Ajukan Banding
Penahanan Najib ditangguhkan karena bayar jaminan
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Eks Perdana Menteri Malaysia, Najib Tun Razak tidak terima dijatuhi vonis 12 tahun bui oleh Pengadilan Tinggi dalam sidang pada Selasa, 28 Juli 2020. Oleh sebab itu, Najib mengaku akan mengajukan banding.
Stasiun berita Channel News Asia, Selasa kemarin melaporkan Najib tetap merasa tidak bersalah telah menyelewengkan dana 1Malaysia Development Berhad (1MDB) senilai RM42 juta atau setara Rp143,4 miliar. Sejak awal ia mengaku ditipu oleh pengusaha dan bankir Jho Low. Kuasa hukum Najib turut menyampaikan narasi senada bahwa kliennya terlalu mempercayai pria yang kini menjadi buronan dua otoritas keamanan yakni Malaysia dan Amerika Serikat.
"Kami meyakini tetap tidak bersalah dan kami yakin memiliki kasus yang kuat. Tetapi, tentu kami harus meyakinkan para hakim," ungkap Najib semalam di Pengadilan Tinggi.
Selain, vonis 12 tahun, majelis hakim juga menjatuhkan hukuman denda senilai RM210 juta atau setara Rp721 miliar. Di sisi lain, Hakim Mohd Nazlan Mohd Ghazali telah mempertimbangkan berbagai faktor antara lain kepentingan publik dan tujuan penting dari penegakan hukum.
"Hukuman ini tidak hanya untuk menghukum pelaku tetapi untuk mencegah orang lain mengulangi perbuatan serupa," ungkap Hakim Nazlan dan dikutip laman The Star.
"Saya juga mempertimbangkan kontribusi Beliau terhadap pertumbuhan ekonomi negara ini," katanya lagi.
Kapan pengajuan banding resmi disampaikan oleh pihak Najib?
Baca Juga: Eks PM Najib Razak Dijatuhi Vonis 12 Tahun Penjara Dalam Skandal 1MDB
1. Najib jadi Perdana Menteri Malaysia pertama yang diadili karena kasus korupsi
Sidang vonis terhadap Najib yang digelar kemarin merupakan pencapaian luar biasa dalam penegakan hukum di Negeri Jiran. Sebab, baru kali pertama dalam sejarah ada Perdana Menteri yang diseret ke pengadilan karena kasus korupsi. Apalagi Najib dulunya adalah politisi yang bersinar dan sempat memimpin Malaysia selama sembilan tahun, pada periode 2009-2018.
Dalam analisa pengamat politik dari Universitas Sunway, Malaysia, Dr Wong Chin Huat, vonis bersalah dan bui yang dijatuhkan di era PM Muhyiddin Yassin semakin menguatkan pesan kepada publik bahwa ia ingin memulai pemerintahan yang bersih. Sempat muncul keraguan rezim Muhyiddin sanggup menjatuhkan hukuman bagi Najib lantaran ia pernah menjadi Wakil PM ketika itu.
"Secara politik, (vonis) memperkuat kepemimpinan PM Muhyiddin. Ia dapat mengklaim gerakan antikorupsi yang dimulai di bawah Koalisi Pakatan Harapan terus berjalan di bawah rezimnya," ungkap Wong yang dikutip stasiun berita Channel News Asia.
Editor’s picks
Bahkan, untuk memperkuat kesan itu, Muhyiddin juga tidak memilih beberapa tokoh senior di Partai UMNO yang namanya disebut-sebut tersangkut kasus suap, termasuk Najib.
Baca Juga: Pengadilan Malaysia Nyatakan Najib Terbukti Korupsi Dana 1MDB