Pidato Prabowo soal Resolusi Ukraina-Rusia Dianggap Blunder
Pidato Prabowo dinilai ada nuansa politis
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi, akhirnya angkat suara soal proposal resolusi konflik Ukraina-Rusia yang disampaikan Menteri Pertahanan (Menhan), Prabowo Subianto, di forum Shangri-La Dialogue.
Pernyataan itu disampaikan Retno ketika ditanya anggota Komisi I DPR, TB Hasanuddin, dalam rapat kerja pada Senin (5/6/2023). Pensiunan jenderal TNI Angkatan Darat (AD) itu menanyakan kepada Retno, apakah sikap Prabowo adalah arah kebijakan resmi politik luar negeri Indonesia saat ini.
TB Hasanuddin menilai, lima usulan proposal yang disampaikan Prabowo terdengar janggal. Seharusnya, pasukan Rusia dipaksa mundur dan keluar dari teritori Ukraina. Tidak hanya mundur sejauh 15 kilometer dari garis depan ke zona demiliterisasi yang baru.
"Substansi usulan itu tidak sesuai dengan kebiasaan dan etika menyelesaikan problem-problem pertempuran di lapangan," ungkap politikus PDI Perjuangan (PDIP) itu di hadapan Menlu Retno.
TB Hasanuddin menyebut citra Indonesia kurang baik, setelah Prabowo menyampaikan usulan resolusi tersebut di forum internasional. Indonesia dianggap minim pengetahuan mengenai kondisi di medan peperangan di Ukraina.
"Kita masuk ke ranah yang kurang tepat dan sangat merugikan politik luar negeri Indonesia. Apakah usulan Pak Prabowo itu menjadi keputusan resmi negara?" tanya dia.
Retno merespons pertanyaan TB Hasanuddin dengan meminta Komisi I DPR untuk menanyakan langsung kepada Prabowo di forum rapat kerja resmi. Apalagi, Kemhan juga mitra resmi dari Komisi I.
"Karena Kemhan adalah mitra resmi dari Komisi I, mungkin ada baiknya juga dilakukan komunikasi langsung dengan Pak Menhan untuk mendapatkan gambaran atau pandangan yang disampaikan oleh Pak Menhan di Shangri-La Dialogue beberapa hari yang lalu," kata Menlu perempuan pertama di Indonesia itu.
Baca Juga: TB Hasanuddin Pertanyakan Usulan Resolusi Prabowo soal Ukraina-Rusia
1. Menlu Retno tegaskan sikap Indonesia terhadap konflik di Ukraina tidak berubah
Dalam rapat kerja bersama Komisi I DPR kemarin, Retno menegaskan, posisi pemerintah Indonesia terhadap konflik militer di Ukraina tidak berubah.
"Pertama, penghormatan terhadap kedaulatan dan integritas wilayah. Itu selalu kita hormati dan itu terefleksi dengan baik pada saat ada voting di UNGA pada issue, yang terkait penghormatan territorial integrity dan kedaulatan," kata Retno.
Kedua, kata Retno, Indonesia selalu menyerukan agar peperangan dihentikan. "Itu disampaikan oleh Bapak Presiden ketika berkunjung ke Kyiv, Moskow dan bulan lalu ketika bertemu lagi dengan Presiden Zelensky, Bapak Presiden kembali menyampaikan call (seruan)," kata dia.
Retno pun menyebut Ukraina dan sejumlah negara memiliki rencana untuk menuju ke perdamaian. Namun, rencana perdamaian tersebut harus disepakati Ukraina dan Rusia.
"Ketiga, kami ingin mendapatkan jaminan terhadap rantai pasok makanan tidak terganggu. Oleh karena itu, ketika Bapak Presiden bertemu Presiden Zelensky di Hiroshima mengatakan bahwa Indonesia mendukung Black Sea Grain Initiative. Kita justru menyampaikannya agar perpanjangannya jangan hanya dua bulan, karena kalau hanya dua bulan, uncertainties-nya banyak," ujarnya.
Black Sea Grain Iniative adalah kesepakatan yang dibuat Ukraina dan Rusia dengan melibatkan Turki dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), demi menjamin distribusi gandum dan bahan makanan lainnya dari pelabuhan Ukraina tidak diganggu atau diblokir Rusia. Kesepakatan ini sudah tiga kali diperpanjang, masing-masing berlaku selama 60 hari.
Pada kesepakatan yang diperpanjang untuk kali ketiga bakal berakhir pada 18 Juli 2023. Belum diketahui, apakah kedua pihak masih sepakat untuk memperpanjang kesepakatan tersebut.
Keempat, sikap Indonesia soal konflik di Ukraina, yakni bantuan kemanusiaan. Indonesia sudah mengirimkan bantuan obat-obatan.
"Lalu, komitmen lain yang akan diimplementasikan yaitu menunggu saat yang tepat yang disalurkan berbagai jaringan yaitu perbaikan salah satu rumah sakit yang terdampak perang," tutur Menlu.
Baca Juga: Menolak, Menhan Ukraina Sebut Usulan Prabowo Aneh