Menlu ASEAN Diminta Perjuangkan Hak Rakyat Myanmar
ASEAN didesak serius menangani isu Myanmar
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Anggota Dewan ASEAN Parliamentarians for Human Rights (APHR), Eva Sundari, mendesak agar para Menteri Luar Negeri (Menlu) negara-negara ASEAN tegas terhadap Myanmar.
Eva yang juga eks anggota DPR RI, mengatakan, junta militer Myanmar telah diberi waktu terlalu banyak untuk melaksanakan Lima Poin Konsensus.
Sejak kudeta meletus pada Februari 2021 lalu, situasi politik di Myanmar menjadi tak menentu. Junta juga menahan Aung San Suu Kyi, pemimpin de facto Myanmar sekaligus pemenang Pemilu kala itu.
Baca Juga: [WANSUS] Upaya Komisi HAM ASEAN Perjuangkan Hak Rakyat Myanmar
Baca Juga: Myanmar dan Laut China Selatan Bakal Disorot di Pertemuan Menlu ASEAN
1. Menlu ASEAN harus perjuangkan hak rakyat Myanmar
Eva mengatakan, tidak tegasnya ASEAN dalam menangani masalah Myanmar membuat negara tersebut terus mengabaikan kecaman internasional. Termasuk melakukan eksekusi terhadap empat aktivis.
“Para Menlu ASEAN harus menjadikan pertemuan mereka di Phnom Penh pekan ini, sebagai titik balik untuk mengangkat rakyat Myanmar keluar dari penderitaan,” kata Eva, dalam keterangan APHR yang diterima IDN Times, Selasa (2/8/2022).
“Rasa takut-takut ASEAN dan tidak adanya kepemimpinan telah berkontribusi untuk mendorong eksekusi dan kekejaman lainnya terjadi,” lanjutnya.
Selain itu, menurutnya junta juga semakin percaya diri bisa lolos dan mengabaikan kecaman internasional karena sampai sekarang belum ada konsekuensi konkret.
Baca Juga: Ini Pembelaan Junta Militer Myanmar soal Eksekusi Mati 4 Aktivis
Baca Juga: Status Darurat Myanmar Lanjut, Junta: Tak Sanggup Jalankan Konsensus