TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times

Menlu Retno: AI Seharusnya Meningkatkan Demokrasi

Retno hadiri pertemuan di Korsel

Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi dalam PPTM 2024 di Museum KAA, Bandung. (IDN Times/Sonya Michaella)

Jakarta, IDN Times - Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi menghadiri pertemuan menteri luar negeri terkait demokrasi di Seoul, Korea Selatan (Korsel), hari ini, Senin (18/3/2024).

Salah satu topik yang diangkat Retno adalah demokrasi dan teknologi digital, yaitu kecerdasan buatan atau Artificial intelligence (AI).

"Baik demokrasi maupun teknologi digital bersifat transformatif, keduanya mengubah cara kita mengambil keputusan penting, terutama upaya untuk meningkatkan inklusivitas," kata Retno dalam keterangannya, Senin (18/3/2024).

"Daripada menjadi ancaman terhadap demokrasi, AI seharusnya meningkatkan demokrasi dalam penerapannya yang modern," lanjut dia.

Retno percaya bahwa semua yang hadir dalam pertemuan tersebut percaya pada demokrasi dan menyadari bahwa demokrasi menghadapi banyak tantangan.

"Namun jangan menyerah, mari kita perbaiki keadaan, mari kita wujudkan demokrasi yang bermanfaat bagi rakyat. Karena kepercayaan masyarakat selalu menjadi inti demokrasi dan kita semua mempunyai tanggung jawab untuk mencegah kegagalan demokrasi," tutur Retno.

Setidaknya ada tiga hal yang yang dipaparkan Retno saat pidato, yakni:

Baca Juga: Terima Menlu Selandia Baru, Retno Singgung soal Gaza

1. Mendorong tata kelola digital global yang demokratis

Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi (IDN Times/Ilman Nafi'an)

Menurut Retno, teknologi seperti AI harus dimanfaatkan oleh dan demi kepentingan banyak orang.

"Jalan menuju tata kelola digital global harus bebas, terbuka, aman, tidak terfragmentasi, dan inklusif. Seperti Indonesia telah memperkenalkan peraturan mengenai etika AI, baik di tingkat nasional maupun di tingkat ASEAN," ucap Retno.

Baca Juga: Menlu Retno dan Menlu Selandia Baru Bahas soal Produk Halal

2. Tutup kesenjangan digital global

National Cyber Security Centre

Selain menjunjung tinggi hak asasi manusia, negara juga harus bisa mendapatkan akses digital yang mudah, adil, dan merata.

"Suara negara-negara berkembang harus menjadi bagian yang hakiki dalam rangkaian pembangunan digital global," ujarnya.

Indonesia sendiri, dia menambahkan, aktif mengambil bagian dalam negosiasi Global Digital Compact dan jalur lain seperti PBB dan forum internasional.

Rekomendasi Artikel

Berita Terkini Lainnya