Myanmar dan Laut China Selatan Bakal Disorot di Pertemuan Menlu ASEAN

2. Kamboja ingin menormalkan kondisi Myanmar

Kamboja, tahun ini memegang keketuaan ASEAN dan juga memegang status utusan khusus atau special envoy ASEAN untuk Myanmar. Poin utusan khusus ini ada di dalam Lima Poin Konsensus ASEAN dan hanya satu-satunya poin yang benar-benar terlaksana sejak konsensus itu disepakati pada April 2021.

Murg mengatakan, Perdana Menteri Kamboja, Hun Sen megupayakan untuk menormalkan hubungan antara ASEAN dan junta militer Myanmar, sekaligus mengembalikan kondisi Myanmar seperti sediakala.

Namun, situasi makin tak terkendali ketika Myanmar mengeksekusi empat aktivisnya dan juga memutuskan untuk memperpanjang status darurat hingga Februari 2023 mendatang.

“Isu Myanmar akan terus dibahas, terlepas dari upaya terbaik Kamboja. Tampaknya pendekatan ASEAN saja tidak akan cukup,” sambung Murg.

Sementara itu, ASEAN Parliamentarians for Human Rights atau APHR menuduh Thailand, Kamboja dan Laos mendukung junta militer Myanmar. Namun, APHR mendesak semua negara ASEAN untuk mengakui pemerintah bayangan yang dibentuk paska kudeta yaitu National Unity Government atau NUG. Pemerintahan ini didirikan oleh para pendukung Aung San Suu Kyi yang digulingkan saat kudeta.