Kelompok Sipil Mau Dialog dengan Junta Jika Aung San Suu Kyi Bebas
Akankah Min Aung Hlaing membebaskan Aung San Suu Kyi?
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Persatuan Nasional Myanmar (NUG), pemerintah tandingan yang didirikan oleh Partai Liga Nasional Demokrasi (NLD), menegaskan bahwa mereka enggan terlibat dialog hingga junta membebaskan semua tahanan politik.
Dilansir The Straits Times, pemimpin junta sekaligus dalang kudeta Jenderal Min Aung Hlaing berjanji akan mempertimbangkan “konsensus lima poin” hasil ASEAN Leaders Summit. Inti dari konsensus adalah mendesak Min Aung untuk segera menyudahi kekerasan dan membebaskan para tahanan politik.
Namun, hingga saat ini, belum terlihat indikasi Min Aung akan berkomitmen dengan kesepakatan yang dibuat bersama para pemimpin Asia Tenggara.
"Sebelum dialog konstruktif dapat dilakukan, bagaimanapun harus ada pembebasan tanpa syarat dari tahanan politik termasuk Presiden U Win Myint dan Penasihat Negara Daw Aung San Suu Kyi," kata Perdana Menteri NUG, Mahn Winn Khaing Thann, dalam sebuah pernyataan, Rabu (28/4/2021).
Baca Juga: Indonesia-Jepang Sepakat Mencari Solusi untuk Krisis Myanmar
1. Junta hanya mau dialog jika kondisi dalam negeri sudah stabil
Di sisi lain, junta mensyaratkan stabilitas dalam negeri sebagai kondisi mutlak untuk dimulainya dialog. Pernyataan itu disampaikan seiring meningkatnya aktivitas etnis pemberontak bersenjata di perbatasan timur Myanmar, salah satunya adalah Persatuan Nasional Karen (KNU).
Dewan Administrasi Negara, sebutan untuk rezim darurat yang dipimpin fraksi militer, juga berjanji untuk mewujudkan “konsensus lima poin” dengan catatan ASEAN memfasilitasi implementasi konsensus sesuai dengan road map yang mereka miliki.
Mantan Duta Besar Amerika Serikat (AS) untuk Myanmar Scot Marciel mengatakan, sikap junta terhadap konsensus lima poin menunjukkan sebuah kemunduran dalam proses deeskalasi konflik yang sedang diupayakan ASEAN.
Editor’s picks
"ASEAN tidak bisa berkutat di sini, karena junta bergerak mundur, bahkan setelah kesepakatan yang dicapai. Harus ada tindak lanjut yang mendesak dan biaya yang dibebankan kepada junta untuk penundaan. Ada alasan tidak ada seorang pun di Myanmar yang mempercayai Tatmadaw," tulis Marciel melalui akun Twitter-nya.
Baca Juga: Junta Militer Myanmar Berjanji Hentikan Kekerasan, Tapi Ada Syaratnya