Merespons Kudeta Militer Myanmar, ASEAN Tak Satu Suara
Aung San Suu Kyi ditahan bersama Presiden Win Myint
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Negara-negara yang tergabung dalam Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) sedang berdiskusi mengenai ketegangan politik yang terjadi di Myanmar, setelah fraksi militer menahan pemimpin de facto Aung San Suu Kyi dan para pemimpin Partai Liga Nasional Demokrasi (NLD) sebagai awal dari kudeta pemerintahan.
“Brunei Darussalam sebagai Ketua ASEAN sedang berkonsultasi dengan negara-negara anggota ASEAN lainnya tentang dukungan mereka untuk pernyataan (terkait nilai-nilai) ASEAN,” demikian pernyataan Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Brunei Darussalam sebagaimana dilaporkan Channel News Asia, Senin (1/2/2021).
Komunikasi antarpihak diselenggarakan setelah masing-masing negara anggota menyampaikan sikap perihal situasi terkini di Burma.
Beberapa tokoh politik Myanmar, termasuk Penasihat Negara Aung San Suu Kyi dan pemimpin Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) lainnya, telah ditahan di tengah meningkatnya ketegangan antara pemerintah sipil dan militer negara itu.
Militer Myanmar mengatakan pada hari Senin bahwa mereka menahan Aung San Suu Kyi dan para pemimpin NLD lainnya sebagai tanggapan atas "kecurangan pemilihan", menyerahkan kekuasaan kepada panglima militer Min Aung Hlaing.
Seorang presenter di Myawaddy TV milik militer membuat pengumuman, mengutip bagian dari konstitusi yang dirancang militer yang memungkinkannya mengambil kendali pada saat darurat nasional.
Dia mengatakan alasan pengambilalihan sebagian karena kegagalan pemerintah untuk bertindak atas klaim militer atas penipuan pemilih dalam pemilihan November lalu dan kegagalannya untuk menunda pemilihan karena krisis COVID-19.
Baca Juga: Profil Min Aung Hlaing, Dalang Kudeta dan Pemimpin Sementara Myanmar
1. Indonesia mendesak Myanmar menuntaskan sengketa politik secara hukum
Penahanan Suu Kyi dan Presiden Win Myint merupakan puncak dari ketegangan fraksi militer dengan sipil atas tuduhan kecurangan pemilu pada November 2020.
Kemlu Indonesia menyampaikan keterangan tertulis yang meminta agar pihak-pihak yang bersengketa secara politik menuntaskan dengan mekanisme hukum yang tersedia. Indonesia juga meminta pihak terkait menegakkan prinsip-prinsip ASEAN yang telah disepakati bersama.
“Indonesia mengimbau penggunaan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Piagam ASEAN, di antaranya komitmen pada hukum, kepemerintahan yang baik, prinsip-prinsip demokrasi dan pemerintahan yang konstitusional,” demikain tertulis dalam laman resmi kemlu.go.id.
Baca Juga: Jubir Partai Sebut Aung San Suu Kyi Telah 'Ditahan Militer'