Oposisi Malaysia: Pemerintah Gunakan Lockdown untuk Perkuat Rezim
Agenda partai oposisi dibubarkan, kritikus sipil ditangkap
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Pemimpin oposisi, Anwar Ibrahim, menilai Pemerintah Malaysia telah menyalahgunakan wewenang melalui kebijakan lockdown untuk memperkuat kekuasaannya. Pernyataan itu disampaikan setelah pemerintah dinilai gagal mengendalikan pandemik COVID-19, bersamaan dengan penangkapan sejumlah kritikus pemerintah.
Dilansir The Straits Times, Ibrahim menuturkan keresahannya setelah kongres tahunan virtual Partai Keadilan Rakyat (PKR) dihentikan oleh pihak berwenang. Dia bahkan menyebut rezim yang dipimpin oleh Perdana Menteri Muhyiddin Yassin sebagai samseng atau gangster.
Pemerintah meminta supaya kongres tiga hari itu dihentikan pada Jumat malam, meskipun telah disetujui sebelumnya.
"Alih-alih menggunakan kekuatan darurat untuk mempercepat proses administrasi (terkait penanganan pandemik), hal itu malah digunakan untuk mengancam dan menangkap kritik pemerintah," katanya dalam pidato yang disiarkan di Facebook.
"Siapa pun yang mengkritik pemerintah akan ditahan. Apa ini? Negara yang dijalankan oleh samseng," ujar Anwar.
Baca Juga: 7.300 Pekerja Migran Bermasalah Akan Dipulangkan dari Malaysia
1. Agenda politik oposisi dibubarkan karena tidak esensial
Kongres yang dimulai pada Jumat pagi dengan pidato dari beberapa pemimpin diperintahkan untuk berhenti pada malam yang sama.
Menurut penuturan Sekretaris Jenderal PKR Saifuddin Nasution, Dewan Keamanan Nasional (NSC) membubarkan acara tersebut karena dinilai sebagai agenda sosial tidak penting. NSC merupakan badan yang dipimpin oleh Muhyiddin dengan tugas menentukan batasan dan protokol COVID-19 di Malaysia.
Kegiatan sosial dilarang di bawah penguncian wilayah yang sedang berlangsung, dari 1 Juni hingga 14 Juni, tetapi konferensi dan pertemuan online tetap diizinkan berlangsung.
Kritik dari oposisi semakin kencang sebab PKR bukan satu-satunya pihak yang terpengaruh. Agenda tiga tahunan Partai Kebangsaan Melayu Bersatu (UMNO) juga dibatalkan NSC karena alasan pandemik.
Baca Juga: Lockdown Total, Malaysia Kucurkan Paket Ekonomi Senilai Rp138 Triliun