Korban Kerja Paksa Jepang Tolak Rencana Korsel Beri Uang Kompensasi
Presiden Korea Selatan, Yoon Suk Yeol (twitter.com/President_KR)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Warga Korea Selatan (Korsel) yang menjadi korban kerja paksa Jepang pada masa kolonial menggelar protes, pada Selasa (7/3/2023), untuk menolak rencana pemerintah terkait pemberian kompensasi.
Massa mengecam rencana tersebut dan menyebutnya uang kotor. Mereka menuntut permintaan maaf penuh Tokyo dan kompensasi langsung dari perusahaan yang terlibat.
"Kami bisa memaafkan, jika Jepang memberi tahu kami satu kata, kami minta maaf dan kami melakukan kesalahan. Namun, tidak ada kata seperti itu," kata seorang pengunjuk rasa, Kim Sung-joo, dikutip Reuters.
1. Ribuan orang jadi korban kerja paksa Jepang
Rencana yang disahkan pemerintah Presiden Yoon Suk Yeol mengatur agar kompensasi kepada para korban didanai oleh perusahaan sektor swasta Seoul. Hal tersebut bertentangan dengan putusan Mahkamah Agung pada 2018, yang memutus Jepang untuk bertanggung jawab membayar kompensasi.
Menurut data pemerintah, terdapat sekitar 780 ribu warga Korsel yang menjadi korban kerja paksa selama masa kolonial, dan 1.815 di antaranya masih hidup sampai sekarang.
Saat protes, pemimpin oposisi utama Partai Demokrat, Lee Jae-myung, menuntut Yoon untuk menarik rencana yang disebutnya penghinaan. Menurutnya, rencana tersebut bukan solusi dan hanya akan menciptakan masalah baru.
"Ini sangat tidak adil. Saya tidak tahu dari mana asal Yoon Suk Yeol. Apakah dia benar-benar orang Korea Selatan? Saya tidak akan mengambil uang itu bahkan jika saya mati kelaparan," ujar pengunjuk rasa, Yang Geum-deok.
Baca Juga: Korsel Ingin Move On dari Penjajahan saat Dijajah Jepang
2. Jepang bersikeras masalah kompensasi telah diselesaikan
Editor’s picks
bendera Jepang (unsplash.com/Romeo A)Jepang bersikeras bahwa semua masalah kompensasi telah diselesaikan melalui perjanjian 1965, yang menormalisasi hubungan kedua negara. Perjanjian tersebut juga disertai dengan bantuan ekonomi dan pinjaman sebesar Rp12 triliun.
Menyusul kesepakatan pada Senin lalu, Menteri Luar Negeri Jepang, Yoshimasa Hayashi, menegaskan bahwa pendirian pemerintahnya tidak berubah.
Meski begitu, pemerintahan Yoon menegaskan bahwa kesepakatan yang disahkannya tersebut tidak dapat dihindari.
Rencana yang disambut baik Jepang dan Amerika Serikat tersebut bertujuan memperkuat kerja sama keamanan antara Seoul, Tokyo, dan Washington untuk mengatasi ancaman nuklir Korea Utara dengan lebih baik.
3. Yoon sebut kebijakannya penting untuk memperbaiki hubungan dengan Jepang
ilustrasi bendera Korea Selatan (unsplash.com/Daniel Bernard)Pada kesempatan yang sama, Yoon membela rencananya dengan mengatakan, sangat penting bagi negaranya untuk membangun hubungan berorientasi masa depan dengan Jepang. Menurutnya, hal itu diperlukan untuk memperbaiki hubungan kedua negara yang memburuk dalam beberapa tahun terakhir.
Yoon berdalih bahwa rencana tersebut dihasilkan dari upaya pemerintah untuk menghargai posisi para korban, seraya mencari cara yang sejalan dengan kepentingan bersama dan perkembangan masa depan Seoul-Tokyo.
"Jelas bahwa kerja sama berorientasi masa depan antara Korea Selatan dan Jepang akan menjaga kebebasan, perdamaian, dan kemakmuran tidak hanya untuk kedua negara, tetapi juga untuk seluruh dunia," ungkap Yoon, dikutip Associated Press.
Baca Juga: Menlu Retno Bahas Investasi dan Perdagangan dengan Jepang
IDN Times Community adalah media yang menyediakan platform untuk menulis. Semua karya tulis yang dibuat adalah sepenuhnya tanggung jawab dari penulis.
Topik:
Berita Terkini Lainnya
