Jakarta, IDN Times - Amerika Serikat (AS) telah mengecam laporan yang dirilis PBB pada Selasa (14/06/2022), terkait perlakukan Israel terhadap masyarakat Palestina. Tidak ada pemungutan suara yang diperlukan sehubungan dengan laporan tahunan pertama ini.
Namun, Israel bersama dengan AS berhasil mengumpulkan daftar 22 negara PBB yang menentang Komisi Penyelidikan (COI). Artinya, penyelidikan terkait pelanggaran HAM yang dilakukan Israel terhadap masyarakat Palestina kemungkinan terhambat.
Dalam laporan tersebut, Israel dituduh telah menyebabkan konflik yang terjadi saat ini. Ketua Dewan HAM PBB, Navanethem “Navi” Pillay, menyerukan negara-negara lain untuk melakukan embargo senjata terhadap Israel.
"Penjajahan harus berakhir," kata Navanenthem, dilansir The Jerussalem Post.
Dia menambahkan, Dewan HAM PBB juga memiliki tanggung jawab terkait situasi Palestina dan dapat bersalah dalam hal melanggar hukum internasional.
“Ini termasuk, tetapi tidak terbatas pada, transfer senjata ketika ada risiko yang jelas bahwa senjata itu mungkin digunakan untuk melakukan atau memfasilitasi pelanggaran serius atau pelanggaran hukum hak asasi manusia internasional atau pelanggaran serius hukum kemanusiaan internasional,” tambah Navanenthem.
Michele Taylor, perwakilan AS di Dewan HAM PBB, mendesak supaya dewan menangani seluruh masak hak asasi manusia secara adil.
“Kami terus percaya bahwa pengawasan yang tidak proporsional, yang sudah berlangsung selama ini (terhadap Israel) harus diakhiri," kata dia.
Taylor juga menuturkan, laporan yang cacat seperti itu bukanlah cara tepat untuk menyelesaikan permasalahan ini. Investigasi diatur untuk menyelidiki dugaan pelanggaran hak asasi manusia Israel terhadap warga Palestina yang tinggal di atas garis pra-1967 di Jalur Gaza dan West Bank.
Tidak ada pemungutan suara yang diperlukan sehubungan dengan laporan tahunan pertama ini. Tetapi Israel bersama dengan AS telah mengumpulkan daftar 22 negara PBB yang menentang COI tersebut.
Setidaknya, AS telah membentuk blok yang terdiri dari 22 negara anggota PBB lainnya untuk menentang Komisi Penyelidikan.
“Sayangnya, kami khawatir bahwa Komisi Penyelidikan akan lebih berkontribusi pada polarisasi situasi yang menjadi perhatian banyak dari kita,” kata Taylor.
Penolakan terkait Komisi Penyelidikan itu ditandatangnai oleh Austria, Bulgaria, Brasil, Kanada, Kamerun, Kolombia, Kroasia, Eswatini, Jerman, Guatemala, Hungaria, Israel, Liberia, Kepulauan Marshall, Mikronesia, Nauru, Belanda, Makedonia Utara, Palau, Togo, Inggris dan Amerika Serikat.
Negara-negara seperti Australia, Jepang, Korea Selatan, Italia, China, hingga Rusia tak masuk dalam blok AS tersebut. Tak ada negara-negara Timur Tengah yang masuk dalam blok itu karena pada dasarnya hampir semua negara di sana mendukung kemerdekaan Palestina.