AS-Irak Sepakat Izinkan Maskapai Iran Terbang ke Kota Najaf

04 Oct 2026, 07:10 WIB3 min read

Leo Manik

News

Channel

Add Us on Google

AS-Irak Sepakat Izinkan Maskapai Iran Terbang ke Kota Najaf

ilustrasi pesawat. (unsplash.com/Artturi Jalli)

Intinya Sih

Irak mengizinkan maskapai Iran mengoperasikan 40 penerbangan harian ke Bandara Internasional Najaf mulai 2 Oktober 2026, setelah mendapat dispensasi sanksi AS untuk ziarah dan perawatan medis.
Penghentian penerbangan sepekan sebelumnya akibat sanksi AS memicu unjuk rasa di beberapa kota Irak dan memaksa ribuan pelancong Iran-Irak menempuh perjalanan darat sedikitnya 12 jam.
Dispensasi berlaku satu bulan, sementara Mahan Air tetap dilarang mendarat di Najaf dan penerbangan Iran ke Baghdad, Erbil, serta Sulaimaniyah masih dibekukan.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Jakarta, IDN Times - Pemerintah Irak mengizinkan maskapai Iran mengoperasikan 40 penerbangan harian ke Bandara Internasional Najaf mulai Jumat (2/10/2026). Keputusan ini diambil setelah Baghdad memperoleh dispensasi khusus dari sanksi ekonomi Amerika Serikat (AS). Izin penerbangan ini diberikan guna mempermudah mobilitas jemaah ziarah dan pasien yang membutuhkan pengobatan.

Sebelumnya, operasional maskapai Iran ke Irak sempat lumpuh akibat sanksi Washington terhadap Teheran. Meski rute ke Najaf kembali dibuka, pemerintah Irak tetap melarang maskapai swasta Mahan Air masuk ke wilayahnya.

1. AS berikan dispensasi sanksi untuk peziarah dan pasien

ilustrasi bendera Amerika Serikat. (unsplash.com/Brandon Mowinkel)

Pemerintah Irak melobi Washington untuk meminta pengecualian sanksi bagi penerbangan ke Najaf. Kota suci ini menampung Makam Imam Ali yang menjadi salah satu destinasi ziarah utama umat Muslim Syiah di kawasan.

Dispensasi dari Departemen Keuangan AS tersebut ditujukan untuk memfasilitasi perjalanan kemanusiaan, pendidikan, dan perawatan medis. Izin khusus ini berlaku terbatas selama satu bulan agar mobilitas warga kedua negara tidak terputus.

"Perjalanan udara bukan sekadar sarana transportasi antardua bandara, melainkan jembatan komunikasi antarbangsa," ujar Perdana Menteri Irak Ali al-Zaidi, dilansir Al Jazeera.

2. Penutupan rute sempat picu unjuk rasa warga

ilustrasi bendera Irak. (unsplash.com/engin akyurt)

Layanan penerbangan Iran ke Irak sempat terhenti sepekan sebelumnya karena sanksi AS. Akibatnya, perusahaan penanganan darat di bandara menolak melayani pesawat Iran karena takut terkena penalti dari pemerintah AS.

Hal ini sempat memicu kemarahan publik hingga menyulut aksi unjuk rasa di luar Bandara Najaf, Karbala, Nasiriya, dan Amarah. Penangguhan tersebut juga memaksa ribuan pelancong menempuh jalur darat yang memakan waktu sedikitnya 12 jam.

"Sekitar 12 ribu hingga 13 ribu orang bepergian antara Iran dan Irak menggunakan maskapai Iran, dan jumlah itu tidak sedikit," tutur Duta Besar Iran untuk Irak Mohammad Kazem al-Sadegh, dilansir The National.

3. Mahan Air tetap dilarang dan bandara lain masih terdampak

ilustrasi bandara. (unsplash.com/starocker)

Ketegangan ini berlangsung di tengah meningkatnya tekanan ekonomi AS ke Iran. Menteri Keuangan AS Scott Bessent memperingatkan bahwa perusahaan mana pun yang melayani maskapai Iran akan didepak dari sistem keuangan global berbasis dolar AS.

Meski izin harian telah diberikan, maskapai swasta Mahan Air tetap tidak diperbolehkan mendarat di Najaf. Washington telah memasukkan maskapai tersebut ke daftar sanksi sejak 2011 karena dituduh mengangkut logistik dan personel Korps Garda Revolusi Islam.

Selain memblokir Mahan Air, penerbangan Iran ke tiga bandara Irak lainnya seperti Baghdad, Erbil, dan Sulaimaniyah masih dibekukan. Sejumlah negara kawasan bersikap beragam terhadap sanksi AS, mulai dari Uni Emirat Arab yang menyetop seluruh penerbangan Iran hingga Turki yang tetap membuka izin bagi maskapai reguler Iran Air.

This article is written by our community writers and has been carefully reviewed by our editorial team. We strive to provide the most accurate and reliable information, ensuring high standards of quality, credibility, and trustworthiness.