AS Jatuhkan Sanksi ke 2 Anak Pemimpin Militer Myanmar

Enam perusahaan yang masuk daftar hitam Washington termasuk A&M Mahar, yang dikendalikan oleh Aung Pyae Sone. Justice for Myanmar mengatakan, A&M menawarkan perusahaan farmasi asing memperoleh akses ke pasar Myanmar dengan mendapatkan persetujuan dari Food and Drug Administration Myanmar.
 
Menteri Luar Negeri AS, Antony Blinken, memperingatkan deretan sanksi yang lebih berat siap diberikan kepada Burma jika kekerasan tak kunjung dihentikan dan restorasi demokrasi tak juga dilaksanakan.

"Kami tidak akan ragu untuk mengambil tindakan lebih lanjut terhadap mereka yang memicu kekerasan dan menekan keinginan rakyat," kata Blinken dalam sebuah pernyataan.

Kelompok Justice for Myanmar menilai, Min Aung telah menyalahgunakan wewenang sebagai panglima tertinggi sejak 2011 demi memperkaya keluarganya. Mereka memperoleh keuntungan dari akses sumber daya serta impunitas total terhadap militer.
 
Menanggapi sanksi terbaru dari AS, Direktur Advokasi Asia Human Rights Watch (HRW), John Sifton, mengapresiasi langkah Departemen Keuangan karena telah menjatuhkan hukuman yang langsung menyinggung kekayaan Min Aung. Namun, dia menyerukan tindakan yang lebih kuat agar sanksi lebih efektif.

"Ini bukan tindakan hukum yang akan mengarah pada perubahan perilaku. Kami menyarankan mereka fokus pada aliran pendapatan aktif, yang jauh lebih besar, dan jika diputus akan sangat menyakitkan bagi militer sebagai sebuah institusi," ungkap Sifton, mengacu pada pendapatan migas.
 
Amerika Serikat sejauh ini menahan diri dari menjatuhkan sanksi terhadap konglomerat militer Myanmar Economic Corporation dan Myanmar Economic Holdings Limited, keduanya digunakan oleh militer untuk mengendalikan sebagian besar ekonomi negara.

Sebagai informasi, Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) secara konsensus mengecam kudeta militer yang terjadi di Myanmar pada Rabu (10/3/2021). Mereka juga mengutuk keras aksi damai yang berujung tindakan represif dari aparat, termasuk penahanan terhadap lebih dari 1.900 demonstran.
 
Pernyataan yang dirancang Inggris selaku Presiden DK PBB itu menyerukan pembebasan segera para pemimpin pemerintah, termasuk Penasihat Negara Aung San Suu Kyi dan Presiden Win Myint.
 
Duta Besar AS, Linda Thomas-Greenfield, turut memuji keberanian dan tekad masyarakat Burma yang tidak ketir menghadapi brutalisme aparat.

"AS akan terus bekerja dengan mitra internasional untuk mempromosikan pertanggungjawaban atas kudeta dan mereka yang bertanggung jawab atas kekerasan, dan akan bekerja untuk memulihkan pemerintah yang dipilih secara demokratis."