AS Jatuhkan Sanksi ke Keluarga dan Orang Dekat Presiden Venezuela

Kantor Pengawasan Aset Luar Negeri (OFAC) di bawah Kementerian Keuangan AS menjatuhkan sanksi terhadap lima anggota keluarga Carlos Erik Malpica Flores, keponakan dari istri Presiden Venezuela, Cilia Flores. Carlos Erik Malpica Flores sebelumnya telah dikenai sanksi pada Kamis (11/12/2025), karena diduga terlibat dalam praktik korupsi di perusahaan minyak negara Venezuela, Petróleos de Venezuela (PDVSA).

Mereka yang kini masuk dalam daftar sanksi OFAC adalah Eloisa Flores de Malpica (ibu Malpica Flores dan saudara Cilia Flores), Carlos Evelio Malpica Torrealba (ayah Malpica Flores), Iriamni Malpica Flores (saudari Malpica Flores), Damaris del Carmen Hurtado Perez (istri Malpica Flores), serta Erica Patricia Malpica Hurtado (putri Malpica Flores).

Sanksi ini dijatuhkan berdasarkan Executive Order 13850, yang memungkinkan pemerintah AS menindak individu maupun entitas yang terlibat atau memiliki hubungan erat dengan korupsi di lingkungan pemerintah Venezuela.

“Hari ini, Kementerian Keuangan menjatuhkan sanksi terhadap individu-individu yang mendukung negara narkoba yang dipimpin Nicolás Maduro. Kami tidak akan membiarkan Venezuela terus membanjiri negara kami dengan obat-obatan mematikan," ujar Menteri Keuangan AS, Scott Bessent, dilansir Al Jazeera.

OFAC juga menjatuhkan sanksi terhadap dua anggota keluarga pengusaha asal Panama, Ramon Carretero Napolitano. Ramon sebelumnya telah dikenai sanksi pada Kamis (11/12/2025) karena melakukan transaksi besar-besaran dengan rezim Nicolás Maduro, termasuk dengan keluarga Malpica Flores.

Dua anggota keluarganya yang turut disanksi adalah Roberto Carretero Napolitano dan Vicente Luis Carretero Napolitano, yang keduanya disebut memiliki hubungan langsung dengan aktivitas bisnis Carretero.

Dengan tambahan ini, total terdapat tujuh individu yang dijatuhi sanksi. Pemerintah AS menilai mereka sebagai bagian dari struktur narko-korupsi yang menopang pemerintahan Maduro, yang dianggap tidak sah oleh Washington. Sanksi tersebut membekukan seluruh aset para individu itu di wilayah AS serta melarang warga atau entitas AS melakukan transaksi apa pun dengan mereka.

Scott Bessent menegaskan dalam pernyataannya bahwa pemerintahan Trump akan terus menindak jaringan yang mendukung kekuasaan Maduro.

“Maduro dan sekutunya yang brutal mengancam perdamaian serta stabilitas kawasan. Kami akan terus menargetkan jaringan yang menopang kediktatoran ilegalnya,” ujarnya, dilansir Fox News.

Sanksi yang diberlakukan mewajibkan pelaporan seluruh aset yang dimiliki para individu tersebut di dalam wilayah AS, maupun aset yang dikendalikan oleh warga negara AS atas nama mereka. Selain itu, sanksi juga memblokir seluruh entitas yang mayoritas kepemilikannya dimiliki oleh pihak-pihak yang terkena sanksi.

Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat berujung pada denda sipil maupun pidana, termasuk bagi lembaga keuangan yang masih melakukan transaksi dengan individu atau entitas yang disanksi.

Langkah ini merupakan kelanjutan dari kampanye pemerintahan Trump untuk membatalkan sejumlah kesepakatan era Biden dengan pemerintahan Nicolás Maduro. Washington berupaya menekan aktivitas perdagangan minyak dan narkoba yang dianggap menopang rezim tersebut.

AS menilai pemerintahan Maduro sebagai ancaman terhadap stabilitas kawasan karena dianggap berperan dalam meningkatnya peredaran narkoba ke wilayah AS. Hingga kini, pemerintah Venezuela belum memberikan tanggapan resmi atas sanksi baru tersebut. Namun, langkah ini diperkirakan akan semakin memperburuk ketegangan hubungan bilateral di tengah krisis ekonomi dan politik yang masih melanda Venezuela.