Jakarta, IDN Times - Amerika Serikat (AS), pada Rabu (9/7/2025), mengumumkan sanksi terhadap Francesca Albanese, pelapor khusus PBB untuk hak asasi manusia di wilayah Palestina yang diduduki. Langkah ini diambil setelah Albanese secara terbuka mengkritik operasi militer Israel di Gaza.
Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio, menyatakan sanksi ini sebagai respons atas upaya Albanese mendorong tindakan hukum internasional terhadap pejabat dan perusahaan AS serta Israel.
Rubio menyampaikan, sanksi dijatuhkan karena Albanese dianggap melakukan upaya tidak sah dan memalukan untuk mendorong Mahkamah Pidana Internasional (ICC) mengambil tindakan hukum terhadap pejabat, perusahaan, dan eksekutif AS serta Israel.
Pemerintah AS juga menegaskan bahwa sanksi ini akan membekukan aset Albanese di AS dan melarangnya melakukan perjalanan ke negara tersebut. Sanksi ini merupakan bagian dari kebijakan yang lebih luas untuk melindungi pejabat dan kepentingan nasional AS serta sekutunya.
“Kampanye perang politik dan ekonomi Albanese terhadap AS dan Israel tidak akan lagi ditoleransi. Kami akan selalu mendukung sekutu kami dalam hak mereka untuk membela diri," ujar Rubio, dilansir Associated Press.
Amnesty International mengecam sanksi tersebut dan menyebutnya sebagai serangan terang-terangan terhadap prinsip keadilan internasional.
“Pemerintah di seluruh dunia dan semua pihak yang percaya pada tatanan hukum harus melakukan segala cara untuk memitigasi dan memblokir dampak sanksi terhadap Francesca Albanese serta melindungi pekerjaan dan independensi Pelapor Khusus," kata Sekretaris Jenderal Amnesty International, Agnès Callamard.
Sejumlah organisasi HAM internasional juga menilai sanksi ini sebagai upaya membungkam suara kritis terhadap kebijakan Israel di Gaza.
“Menjatuhkan sanksi kepada seorang pakar PBB mengirimkan sinyal bahwa AS bertindak seperti negara otoriter," ujar Nancy Okail dari Center for International Policy, dikutip Al Jazeera.
Sementara itu, Israel menyambut baik langkah AS.
“Albanese secara konsisten merusak kredibilitas Dewan HAM PBB dengan mempromosikan narasi palsu dan mendorong tindakan hukum yang tidak sah," ujar Duta Besar Israel untuk PBB, Danny Danon, dikutip Le Monde.
Albanese merilis laporan pada Rabu (2/7/2025) yang menuduh lebih dari 60 perusahaan, termasuk produsen senjata dan perusahaan teknologi asal AS, terlibat dalam mendukung operasi militer Israel di Gaza.
“Beberapa perusahaan mendapatkan keuntungan dari ekonomi pendudukan ilegal, apartheid, dan kini genosida," tulis Albanese.
Pada Februari 2025, Albanese juga mengkritik rencana Presiden AS Donald Trump untuk mengambil alih Jalur Gaza dan merelokasi penduduknya.
Rubio pun menuding Albanese telah mengirim surat ancaman kepada sejumlah perusahaan besar AS dan mendesak ICC untuk menyelidiki serta menuntut eksekutif perusahaan-perusahaan tersebut.
“Kami tidak akan mentoleransi kampanye perang politik dan ekonomi yang mengancam kepentingan nasional dan kedaulatan kami," ujar Rubio.