Iklan - Scroll untuk Melanjutkan
Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
It helps you see more of our articles when you search on Google
ilustrasi cip Nvidia (pexels.com/Stas Knop)
  • AS melarang penjualan cip AI tercanggih ke China dan membatasi penyewaan daya komputasi jarak jauh demi mencegah akses melalui pusat data luar negeri.
  • Aturan sementara 90 hari mewajibkan lisensi tambahan bagi ekspor cip ke Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Brasil karena risiko pengalihan ke negara terbatas.
  • Dugaan pengalihan cip Nvidia melalui Megaspeed memicu pengawasan terhadap pejabat perdagangan AS, termasuk tuntutan parlemen agar Howard Lutnick dan Jeffrey Kessler memberi penjelasan.
This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Jakarta, IDN Times - Pemerintah Amerika Serikat (AS) pada Senin (16/11/2026) resmi melarang penjualan langsung cip kecerdasan buatan (AI) paling canggih ke China. Langkah ini diambil untuk mempertahankan keunggulan AS dalam persaingan predominansi AI, dengan turut menyasar jalur lain menuju teknologi serupa, yakni penyewaan daya komputasi dari luar negeri.

Dilansir dari PBS, kekhawatiran utamanya adalah perusahaan-perusahaan China dapat memanfaatkan cip yang ditempatkan di pusat data Asia Tenggara—termasuk fasilitas di Malaysia—tanpa perlu menerima cip tersebut secara fisik. Melalui akses jarak jauh untuk melatih model AI terbaik mereka, larangan pembelian fisik dinilai tidak otomatis menghentikan penyewaan kemampuan yang dihasilkan cip tersebut.

1. Aturan baru mewajibkan lisensi untuk lima negara berisiko

ilustrasi regulasi (pexels.com/Markus Spiske)

Mengutip The Hill, kebijakan baru ini berbentuk aturan final sementara dengan masa berlaku selama 90 hari. Aturan ini mewajibkan kepemilikan lisensi bagi cip yang ditujukan ke pusat data luar negeri apabila fasilitas tersebut menyediakan daya komputasi signifikan bagi perusahaan yang berpusat di negara-negara terbatas, seperti China.

Kebijakan ini sekaligus menerapkan lapisan kontrol kedua bagi lima negara, yakni Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Brasil. Penjualan cip ke kelima negara tersebut akan menghadapi persyaratan lisensi tambahan yang dinilai berdasarkan kasus per kasus, mengingat adanya risiko pengalihan yang lebih tinggi dari normal menuju tujuan yang tidak sah.

Selain itu, persyaratan terpisah diberlakukan bagi pusat data luar negeri yang melayani perusahaan di negara-negara seperti China, Rusia, Iran, dan Kuba. Pusat data tersebut diwajibkan untuk mengidentifikasi seluruh pengguna akhir mereka.

2. Anggota parlemen AS menilai aturan lama tak lengkap

ilustrasi Amerika Serikat (pexels.com/Breet Sayles)

Banyak anggota parlemen beserta pembuat kebijakan meyakini bahwa kontrol ekspor AS saat ini belum cukup ketat. Celah seperti layanan komputasi awan (cloud computing) dinilai memungkinkan China tetap dapat menyewa daya pemrosesan yang dibangun di atas fondasi teknologi AS.

Untuk menutup celah tersebut, anggota DPR AS dari Partai Republik asal New York, Michael Lawler, mengajukan rancangan undang-undang guna memperluas kontrol ekspor AS agar turut mencakup akses jarak jauh. Rancangan undang-undang tersebut pada akhirnya telah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

“Kontrol ekspor fisik dalam aturan saat ini tidak berlaku untuk akses jarak jauh, sehingga memungkinkan China untuk mengakses teknologi kami melalui awan dan memberinya alat nyata untuk menghindari pembatasan ekspor AS,” kata Lawler.

Biro Industri dan Keamanan (BIS) menegaskan bahwa aturan ini dirancang untuk memastikan pembatasan akses terhadap teknologi sensitif Amerika tidak dapat diakali melalui pengaturan komputasi jarak jauh yang melibatkan pusat data di negara ketiga.

3. Kasus Nvidia meningkatkan pengawasan terhadap pejabat perdagangan

CEO Nvidia, Jensen Huang (總統府, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons)

Penerbitan aturan baru ini bertepatan dengan sorotan tajam terhadap pendiri bersama Nvidia, Jensen Huang, yang mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Direktur Utama. Pengawasan ini berkaitan erat dengan hubungannya bersama seorang eksekutif China yang pernah memimpin Megaspeed International, perusahaan pusat data yang berbasis di Singapura.

Megaspeed diduga mengalihkan cip canggih Nvidia ke China dan melanggar ketentuan kontrol ekspor AS. Perusahaan tersebut menyediakan daya komputasi kepada entitas China dengan memanfaatkan cip yang ditempatkan di pusat data Asia Tenggara, termasuk fasilitas yang berada di Malaysia.

Huang mengakui pernah berselingkuh dengan seorang perempuan yang disimpulkan oleh pejabat AS sebagai aset intelijen China. Hubungan Huang dengan mantan eksekutif Megaspeed, Alice Huang, ini pun turut menyeret perhatian pada operasional perusahaan asal Singapura tersebut.

Menurut laporan The New York Times, penyelidikan terhadap Megaspeed telah diserahkan kepada Departemen Kehakiman pada tahun lalu. Laporan yang sama juga mengungkap bahwa Sekretaris Perdagangan, Howard Lutnick, berulang kali berselisih dengan pejabat tinggi lainnya terkait cara mengatur teknologi canggih, serta dinilai mengambil sikap yang lebih lunak terhadap penjualan cip Nvidia ke China.

Merespons situasi ini, para anggota parlemen menuntut jawaban langsung dari Lutnick dan Kepala BIS, Jeffrey Kessler. Lutnick telah menyetujui untuk hadir di hadapan Komite Perbankan Senat, sementara Komite Urusan Luar Negeri DPR juga turut meminta kehadiran Kessler.

This article is written by our community writers and has been carefully reviewed by our editorial team. We strive to provide the most accurate and reliable information, ensuring high standards of quality, credibility, and trustworthiness.

Curated For You

Editorial Team

Related Article

Trending in News

See More