AS Masukkan Kuba ke Daftar Negara Pendukung Terorisme

Pemerintahan AS di bawah Donald Trump secara resmi memberlakukan sanksi kepada Kuba dengan memasukkannya sebagai daftar negara pendukung terorisme. Melalui Menteri Luar Negeri AS, Mike Pompeo mengumumkan secara langsung pada hari Senin (11/01) bahwa mengembalikan Kuba bersama negara lain seperti Iran, Korea Utara dan Suriah. 

Padahal saat kepemimpinan Obama pada 2015 lalu, AS sudah memperbaiki hubungan dengan Kuba dan mencabut negara kepulauan tersebut sebagai pendukung terorisme sejak 1982, dilansir dari The Guardian. 

Bahkan selama pada masa kepemimpinan Trump, AS telah memberikan label kepada Kuba bahwa negara tersebut "Troika of Tyranny", bersama dengan Nikaragua dan Venezuela. Keputusannya cukup populer bagi masyarakat Kuba-Amerika, Venezuela-Amerika dan masyarakat anti-Komunis lainnya di Florida yang membuatnya menang di negara bagian tersebut, dilaporkan dalam Bloomberg.

Keputusan untuk mengembalikan Kuba dalam negara pendukung terorisme karena negara tersebut terus menjadi tempat berlabuh bagi buronan asal Amerika Serikat. Salah satunya adalah Joanne Chesimard yang bersalah atas pembunuhan petugas di New Jersey tahun 1973. Selain itu, Kuba menolak permintaan Kolombia untuk mengekstradisi anggota Tentara Nasional Pembebasan karena terkait dengan pemboman di negaranya pada tahun 2019 yang merenggut 22 korban jiwa, dikutip dari Bloomberg. 

Mengutip dari NBC News, Menlu AS Mike Pompeo mengatakan apabila, 

"Pemerintahan Trump dari awal telah fokus untuk menolak rezim Castro sebagai sumber tekanan bagi rakyatnya sendiri dan melawan semua ikut campurnya di Venezuela serta seluruh Benua Amerika"

"Adanya aksi ini kita sekali lagi menahan akuntabilitas pemerinatah Kuba dan menyatakan secara jelas jika rezim Castro harus mengakhiri dukungannya terhadap jaringan terorisme internasional dan pengabaian keadilan AS"

Keputusan Donald Trump di akhir masa kepemimpinannya ini dikhawatirkan akan membuat batu sandungan dalam pengembalian hubungan diplomatik AS dan Kuba di bawah Joe Biden. Diperkirakan Biden akan mengembalikan kebijakan AS seperti pada masa kepemimpinan Obama, dilansir dari NBC News. 

Melansir dari Bloomberg, Rencana Biden untuk mendekatkan hubungan dengan Havana dengan meningkatkan kapitalisme yang berdampak arah perubahan demokrasi di Kuba. Strateginya meliputi mengurangi pembatasan perjalanan, investasi dan remiten untuk negara pulau tersebut yang dinilai justru menganggu masyarakat Amerika dan Kuba.