Jakarta, IDN Times - Pemerintah Amerika Serikat memperluas sanksi ekonomi terhadap Kuba pada Senin (13/7/2026). Kebijakan terbaru ini menyasar sepuluh lembaga dan perusahaan strategis milik negara Karibia tersebut.
Sektor pariwisata dan industri energi menjadi dua fokus utama yang terdampak oleh pengetatan aturan ini. Langkah tersebut diperkirakan akan memengaruhi perekonomian serta meningkatkan ketegangan diplomatik kedua negara.
Sanksi baru ini memasukkan Kementerian Pariwisata Kuba ke dalam daftar hitam perdagangan. Keputusan tersebut berdampak langsung pada operasional perhotelan, yang merupakan penopang utama perekonomian Kuba.
Aturan keuangan yang ketat memaksa sejumlah operator internasional menghentikan kemitraan bisnis mereka. Salah satu jaringan hotel asal Spanyol dilaporkan telah menarik merek dagang dan membatalkan kontrak pengelolaan belasan hotel di negara tersebut.
"Masuknya Kementerian Pariwisata ke dalam daftar sanksi membuat pembatasan dari AS kini berdampak pada hampir seluruh operasional hotel di Kuba," kata Profesor Universitas Augusta Georgia, Paolo Spadoni.
Amerika Serikat juga menjatuhkan sanksi terhadap dua perusahaan energi yang berbasis di Havana, yaitu Coreydan S.A. dan Enetec S.A. Kedua perusahaan itu dituduh memfasilitasi perdagangan bahan bakar untuk pemerintah Kuba.
Kebijakan ini mengganggu pasokan bahan bakar minyak yang sangat penting bagi operasional pembangkit listrik setempat. Akibat berkurangnya pasokan minyak dari negara mitra, pemadaman listrik berkala mulai terjadi di beberapa wilayah Kuba.
"Sanksi ini merupakan bagian dari upaya menyeluruh untuk menghentikan aktivitas pemerintah Kuba di wilayah tersebut," kata juru bicara Departemen Luar Negeri AS, dilansir dari Local 10.
Sanksi keuangan ini juga menyasar perusahaan perdagangan luar negeri GECOMEX serta perusahaan logistik maritim GEMAR. Aturan ini membekukan seluruh aset mereka di luar negeri serta melarang adanya transaksi bisnis tanpa izin khusus.
Pemerintah AS juga memasukkan beberapa organisasi paramiliter dan kemasyarakatan lokal ke dalam daftar hitam. Mereka dinilai terlibat dalam tindakan kekerasan terhadap kelompok oposisi.
"Siapa pun yang terlibat dalam menindas masyarakat, baik melalui kelompok militer maupun organisasi kemasyarakatan lainnya, akan dikenai sanksi," ujar Anggota Kongres AS, Carlos Gimenez.
Pemerintah Kuba memprotes keras kebijakan baru ini dan menyebutnya sebagai tindakan agresi ekonomi yang merugikan warga sipil secara luas.
"Langkah ini merupakan bentuk peningkatan agresi yang bertujuan untuk menyengsarakan rakyat kami," kata Presiden Kuba, Miguel Diaz-Canel, dilansir dari El Ciudadano.