ilustrasi ruang konferensi (pexels.com/Jan van der Wolf)
Perundingan kode etik antara ASEAN dan China sebenarnya telah bergulir selama lebih dari dua dekade demi mencegah eskalasi ketegangan dan mengatur interaksi kapal di lautan. Pembahasan terbaru berlangsung saat Filipina memegang keketuaan blok beranggotakan 11 negara tersebut, di tengah tumpang tindih klaim teritorial Beijing atas sebagian besar Laut China Selatan. Klaim sepihak ini berbenturan langsung dengan zona ekonomi eksklusif (ZEE)—wilayah laut tempat suatu negara memiliki hak khusus mengelola sumber daya—milik Brunei, Indonesia, Malaysia, Filipina, dan Vietnam.
Negara-negara di kawasan Asia Tenggara mendesak agar aturan tersebut berlandaskan hukum internasional yang dinilai kerap diabaikan oleh Beijing, meski pemerintah China bersikeras bahwa seluruh tindakan mereka sudah sah dan profesional. Sikap Beijing ini bertolak belakang dengan putusan pengadilan arbitrase internasional, lembaga penyelesaian sengketa antarnegara, pada 2016 yang menyatakan klaim luas China tidak memiliki dasar hukum internasional, sebuah putusan yang hingga kini ditolak mentah-mentah oleh Beijing.
Hambatan perundingan ternyata tidak hanya muncul dari tarik-menarik kepentingan dengan Beijing, melainkan juga akibat perpecahan internal di tubuh ASEAN sendiri. Peneliti senior dari S. Rajaratnam School of International Studies di Singapura, Collin Koh, menilai perbedaan pandangan antaranggota blok regional ini mencakup perdebatan soal cakupan geografis kode etik.
“Selain Beijing, perbedaan internal di dalam ASEAN juga memainkan peran yang signifikan,” kata Koh, seraya menilai bahwa sisa perbedaan yang ada sangat sulit diselesaikan tanpa konsesi besar dari berbagai pihak, dikutip Economic Times.
Situasi di lapangan kian rumit akibat serangkaian konfrontasi maritim antara Filipina dan China yang memanas sejak Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr menjabat pada 2022. Manila menuding kapal-kapal China berulang kali melakukan aksi agresif di dalam ZEE mereka, mulai dari manuver berbahaya, penembakan meriam air, hingga penggangguan misi pasokan ulang, sementara Beijing balik menuduh Filipina menerobos wilayah klaimnya. Di tengah kebuntuan ini, Lazaro tetap menaruh harapan agar kode etik tersebut bisa rampung tahun depan ketika Singapura resmi mengambil alih estafet keketuaan ASEAN.