Jakarta, IDN Times - Bentrokan senjata kembali terjadi di wilayah perbatasan antara Afghanistan dan Pakistan pada Minggu (27/9/2026). Insiden baku tembak ini menewaskan puluhan anggota kelompok bersenjata yang diduga melintasi batas kedua negara secara ilegal.
Peristiwa ini memicu ketegangan diplomatik di kawasan Asia Selatan. Pemerintah kedua negara melontarkan pernyataan yang saling bertolak belakang terkait keberadaan kelompok bersenjata di garis perbatasan.
Kontak senjata berskala besar pecah di Distrik Kamdesh, Provinsi Nuristan. Pasukan penjaga perbatasan Afghanistan mencegat penyusupan sekelompok orang bersenjata dari arah Pakistan yang diduga terafiliasi dengan kelompok ISIS.
Operasi penyergapan di wilayah pegunungan terpencil ini menewaskan sedikitnya 28 anggota kelompok bersenjata dan melukai 32 orang lainnya. Sebagian anggota milisi yang selamat melarikan diri kembali ke area pertahanan mereka di negara tetangga. Pihak militer Afghanistan kini memperketat pengawasan perbatasan guna mencegah serangan susulan.
"Kelompok itu menyusup ke wilayah kami untuk membuat kekacauan dan menciptakan rasa tidak aman di kawasan perbatasan," jelas Juru Bicara Kementerian Pertahanan Afghanistan, Enayatullah Khowarazmi, dilansir The Hindu.
Kementerian Pertahanan Afghanistan menuding sebagian besar anggota kelompok bersenjata tersebut merupakan mantan tentara dari era pemerintahan sebelumnya. Mereka diduga direkrut oleh badan intelijen Pakistan dengan dalih penyaluran bantuan kemanusiaan.
Para mantan aparat keamanan ini diiming-imingi pekerjaan bergaji tinggi serta jaminan perlindungan untuk tinggal di luar negeri. Namun, mereka justru dibawa ke pusat pelatihan khusus militer sebelum dikirim melintasi perbatasan Nuristan.
Atas temuan ini, otoritas Afghanistan mengimbau para mantan prajurit agar tidak terpedaya oleh taktik pihak asing.
"Intelijen Pakistan membawa mereka dengan janji palsu akan diurus kepindahannya ke luar negeri dan mendapat gaji besar," tegas Khowarazmi.
Menanggapi tuduhan tersebut, Kementerian Informasi Pakistan secara tegas membantah keterlibatan aparat militer maupun dinas intelijen mereka. Pemerintah Pakistan menegaskan tidak pernah melatih mantan tentara Afghanistan atau memfasilitasi kelompok mana pun.
Pihak Islamabad menyoroti ketiadaan bukti kuat terkait identitas, dokumen, maupun riwayat komunikasi yang membenarkan tuduhan tersebut. Mereka juga menilai video di media sosial yang dijadikan dasar tudingan merupakan rekayasa.
Pakistan menganggap rekayasa tersebut sengaja dibuat untuk mengalihkan perhatian publik dari isu keamanan dalam negeri Afghanistan.
"Tuduhan yang mengaitkan Pakistan dengan dugaan kekerasan di Nuristan sangat mengada-ada, tidak berdasar, dan sama sekali tidak benar," kata Menteri Informasi Pakistan, Attaullah Tarar.