Rabat, IDN Times - Pemerintah Maroko mengecam tindakan Spanyol yang telah membantu perawatan COVID-19 pemimpin utama Polisario. Selama ini Polisario yang didukung Aljazair menentang pendudukan Maroko di Sahara Barat dan terus berjuang untuk kemerdekaan Republik Demokratik Arab Sahrawi.
Bahkan pada November lalu ketegangan antara Kelompok Polisario dan Maroko tengah memuncak lantaran adanya pemblokiran jalan di perbatasan El Guergarate yang menjadi akses utama ke Mauritania.
Pemerintah Maroko melalui Menteri Luar Negeri Nasser Bourita menyayangkan tindakan Spanyol usai bersedia menangani pemimpin kelompok Polisario, Brahim Gali yang terinfeksi COVID-19. Pada minggu lalu, Pemerintah Spanyol telah memberikan pengumuman jika Brahim Gali (72) sudah dirawat di Rumah Sakit Logroño.
Bahkan Bourita mengucapkan langsung pada Duta Besar Spanyol di Rabat, Ricardo Díez-Hochleitner dalam acara pertemuan hari Sabtu (24/04/2021). Menlu Maroko tersebut juga meminta penjelasan lebih lanjut pada otoritas Spanyol untuk memperbolehkan perawatan Brahim Gali, dilansir dari El Mundo.
Mengutip dari El Pais, Pemerintah Maroko menginginkan alasan lebih lanjut terkait diperbolehkannya pemimpin Sahrawi tersebut datang ke Spanyol dengan menggunakan paspor palsu. Sebelumnya kabar Brahim Gali diterbitkan dalam media mingguan Jeune Afrique dan ia juga mengakui sudah berada di Spanyol sejak 21 April menggunakan identitas palsu warga Aljazair bernama Mohamed Ben Battouche.
Bahkan Pengadilan Spanyol dituding diam saja dan tidak memberi tahu kehadirannya di Spanyol kepada Maroko. Menanggapi permintaan dari Pemerintah Maroko, Kementerian Luar Negeri Spanyol mengatakan jika penerimaan Brahim Gali di Spanyol terkait alasan kemanusiaan sehingga ia bisa mendapatkan layanan kesehatan.
Selama ini Spanyol mengandalkan Maroko untuk melakukan pembatasan dan kontrol tingginya arus imigran asal Afrika yang hendak masuk ke wilayahnya melalui darat maupun laut. Namun hubungan yang memburuk antara kedua negara membuat Pemerintah Spanyol dalam posisi sulit untuk mengatasi masalah imigran di negaranya, dikutip dari El Mundo.
Melaporkan dari laman Arab News, wilayah Sahara Barat selama ini menjadi perebutan antara Maroko dan Polisario sejak ditinggalkan Spanyol pada tahun 1975. Kemudian konflik antara keduanya sempat meredam setelah perjanjian gencatan senjata pada 1991. Akan tetapi pada akhir tahun 2020, perseteruan antara keduanya kembali memanas.
Bahkan sejak adanya pengakuan Donald Trump atas Sahara Barat sebagai milik Maroko justru membuat keadaan makin rumit. Maroko kini memfokuskan isu di Sahara Barat sebagai pusat perhatiannya.