Benarkah Masyarakat Indonesia Tolak RI Masuk BoP? Ini Data Surveinya!

Hasil survei menunjukkan perbandingan yang cukup jelas antara kelompok yang menolak dan mendukung keanggotaan Indonesia di BoP. Selain 50,9 persen yang menolak, terdapat pula 17,2 persen responden yang memilih berada di posisi tengah, yakni antara setuju dan tidak setuju.

Sementara itu, sebanyak 5,7 persen responden tidak memberikan jawaban atau tidak memiliki sikap terhadap isu tersebut. Komposisi ini memperlihatkan bahwa dukungan terhadap BoP belum menjadi arus utama di masyarakat.

Burhanuddin menjelaskan, meskipun tidak semua responden menolak secara tegas, jumlah yang tidak setuju tetap lebih besar dibandingkan yang mendukung.

Temuan ini muncul di tengah meningkatnya perhatian publik terhadap kebijakan luar negeri Indonesia, terutama setelah eskalasi konflik di Timur Tengah.

Sorotan terhadap BoP juga semakin menguat seiring dengan keterlibatan Amerika Serikat dan Israel dalam konflik regional yang memicu berbagai respons dari masyarakat Indonesia.

Selain keanggotaan di BoP, survei ini juga mengukur opini publik terkait rencana pengiriman 8.000 prajurit Indonesia ke Gaza dalam misi Pasukan Stabilisasi Internasional (International Stabilization Force/ISF).

Hasilnya menunjukkan tingkat penolakan juga cukup signifikan. Sebanyak 36 persen responden menyatakan tidak setuju dan 8,9 persen sangat tidak setuju, sehingga total penolakan mencapai 44,9 persen.

Sementara itu, dukungan terhadap rencana tersebut tercatat sebesar 28,1 persen yang sangat setuju dan 5,7 persen yang setuju. Sisanya berada di posisi netral atau tidak memberikan jawaban.

Burhanuddin menegaskan, dukungan terhadap kebijakan ini masih berada di bawah angka penolakan. “Yang menyatakan setuju kebijakan pemerintah tersebut itu kurang lebih 33-34 persen, sebagian besar menyatakan tidak setuju meskipun ketidaksetujuannya tidak mencapai 50 persen plus tapi masih lebih banyak yang menyatakan tidak setuju ketimbang setuju,” ujarnya.

Keanggotaan Indonesia dalam BoP menjadi perhatian publik, terutama setelah meningkatnya konflik di Timur Tengah sejak akhir Februari 2026. Desakan agar Indonesia keluar dari forum tersebut juga muncul dari berbagai pihak.

Mantan Menteri Luar Negeri RI, Marty Natalegawa menilai pemerintah memiliki beberapa opsi dalam merespons situasi. Langkah pertama adalah menjaga jarak dari konflik yang terjadi. “Paling tidak, kita bisa bilang bahwa apa yang sedang bergulir di Iran ini tidak ada kaitannya dengan BoP,” ujarnya dalam wawancara dengan IDN Times beberapa waktu lalu.

Langkah berikutnya adalah menunda partisipasi hingga situasi menjadi lebih jelas. “Kedua adalah kita pause. Kita jeda kegiatan kita di BOP pending resolution dari ini,” katanya.

Sementara opsi terakhir adalah keluar dari BoP. Namun, langkah ini dinilai sebagai pilihan paling ekstrem yang harus dipertimbangkan secara matang.

“Yang ketiga itu paling ekstrem adalah keluar,” kata Marty.

Ia juga menekankan pentingnya parameter yang jelas dalam menentukan kepentingan nasional. “Teman-teman di Kemlu harus sudah ada benchmark-nya. Bagaimana kita mendefinisikan kepentingan nasional kita,” ujarnya.

Bagi Marty, keputusan terkait BoP tidak hanya soal keanggotaan, tetapi juga menyangkut arah besar diplomasi Indonesia ke depan.

Di sisi lain, Presiden Prabowo Subianto menegaskan, keikutsertaan Indonesia dalam BoP bertujuan untuk mendukung kemerdekaan Palestina melalui solusi dua negara.

“Jika kami berada di dalamnya (BoP), kami masih bisa memengaruhi dan bekerja menuju solusi jangka panjang, yang menurut kami adalah Palestina merdeka, solusi dua negara,” kata Prabowo.

Ia juga menyatakan Indonesia siap keluar dari BoP jika dinilai tidak lagi sejalan dengan prinsip nasional. Selain itu, rencana pengiriman pasukan ke Gaza saat ini ditangguhkan seiring meningkatnya eskalasi konflik di kawasan.

“Saya menjalankan perjuangan bangsa Indonesia dari dulu. Kita selalu membela kemerdekaan Palestina,” kata Prabowo.