Demo Depan Kedubes AS, FPN Desak RI Keluar dari BoP dan Gelar KTT Darurat
- Free Palestine Network (FPN) menggelar aksi di depan Kedubes AS Jakarta untuk mendukung Iran melawan agresi militer Israel dan Amerika Serikat.
- FPN mengecam keras serangan yang menewaskan Ayatollah Ali Khamenei serta mendesak Indonesia memimpin konferensi darurat guna memperkuat solidaritas Asia, Afrika, dan Amerika Latin bagi kemerdekaan Palestina.
- FPN meminta Indonesia keluar dari Board of Peace (BoP) dan membatalkan perjanjian dagang dengan AS karena dinilai merugikan serta mengancam kedaulatan nasional.
Jakarta, IDN Times - Free Palestine Network (FPN) menggelar aksi solidaritas di depan Gedung Kedutaan Besar (Kedubes) Amerika Serkat (AS), Jakarta Pusat, Minggu (8/3/2026). Aksi ini digelar untuk mendukung Iran melawan agresi militer Israel dan AS.
Pantauan di lokasi, puluhan orang berkumpul di depan gedung Kedubes AS menyatakan dukungannya terhadap bangsa Iran untuk menghadapi aksi imprealisme modern. Puluhan warga mengibarkan bendera Iran. Sementara itu, aksi solidaritas ini dijaga oleh petugas kepolisian yang mengenakan peci dan sorban putih yang dikalungkan di leher mereka.
Sekjen FPN Furqan AMC menyatakan, pihaknya mengutuk keras agresi militer Zionis Israel dan AS terhadap Iran yang telah membunuh pemimpin tertinggi Iran, Ayatullah Ali Khamenei, dan banyak korban lainnya. FPN memastikan solidaritas dan dukungan terhadap bangsa Iran yang beriuang membela kedaulatan bangsanya.
Indonesia juga didesak untuk menggelar Konferensi Darurat Tingkat Tiinggi, guna menggalang solidaritas bangsa-bangsa Asia, Afrika dan Amerika Latin untuk mendukung kemerdekaan Palestina, dan mendukung Iran melawan agresi militer AS dan Israel.
"Indonesia punya modal sejarah dengan kepeloporan Konferensi Asia Afrika tahun 1955 yang telah mendorong 40 lebih bangsa merdeka. Satu-satunya bangsa yang hadir pada konferensi di Bandung tersebut yang belum merdeka adalah Palestina. Karena itu, kemerdekaan Palestina adalah hutang sejarah kita semua," kata Furqan.
FPN juga mendesak Indonsia keluar dari Board of Peace (BoP) karena lembaga tersebut berpotensi melangkahi PBB dan melanggar kedaulatan Indonesia, yang disubordinatkan di bawah individu Presiden AS Donald Trump.
Keikutsertaan Indonesia di BoP, dinilai juga berpotensi mengaburkan komitmen Indonesia mendukung kemerdekaan Palestina. Tidak ada klausul tegas dalam piagam BoP yang menjamin kemerdekaan Palestina.
"BoP dikhawatirkan hanya menjadi langkah tipu muslihat Donald Trump dan Netanyahu mengamankan hasil genosida di Gaza, dengan mencoba mengkapitalisasi wilayah tersebut menjadi proyek properti pengusaha, pengusaha transnasional," kata dia.
Terakhir, Presiden Prabowo diminta membatalkan perjanjian dagang dengan AS yang berat sebelah dan berpotensi merugikan Indonesia, serta berisiko mengancam kedaulatan bangsa.
