Berdemo, PNS Hong Kong: Kami Tak Langgar Peraturan

Salah satu penyelenggara demonstrasi yang juga merupakan PNS, Cheung Ka-po, meyakini ia dan rekan-rekannya tidak melanggar peraturan mana pun. Apalagi kepolisian memberikan izin untuk memulai dan melanjutkan aksi. Ini karena mereka turun ke jalan sebagai warga sipil biasa dan takkan berpengaruh terhadap profesionalitas.

"Sebagaimana masyarakat kita yang mendekati ujung keruntuhan, PNS dan pegawai sektor sosial lainnya telah menyuarakan kekhawatiran," kata Cheung kepada South China Morning Post. "Di hadapan kebenaran dan kesalahan, jika kita memilih untuk diam, maka kita mengkhianati tugas kita dan kepercayaan masyarakat."

Mantan Menteri Pelayanan Sipil, Wong Wing-ping, menegaskan para PNS yang berdemo itu masih memegang teguh sikap netral. Menurut Wong, prinsip ini berarti PNS boleh memiliki pendapat politik tapi "tidak berpengaruh terhadap pelayanan sehingga tidak bias dan tetap profesional kepada masyarakat".

Dengan kata lain, netral bukan berarti setia kepada satu kelompok saja. "Aturan nomor satu bagi PNS bukan netralitas politik, melainkan untuk membela penegakan hukum. Jika apa yang dilakukan pejabat dan pemerintah tidak sesuai itu, maka PNS harus angkat bicara," tambahnya.

Beberapa jam sebelum demonstrasi dimulai, Wakil Pemimpin Eksekutif Hong Kong, Matthew Cheung Kin-chung, mengingatkan para PNS agar tidak "melakukan hal-hal yang bersifat kontras dengan pandangan pemerintah". Otoritas Hong Kong juga mengeluarkan pernyataan resmi menjelang aksi dengan tujuan mengubah keputusan mereka.

"Dalam momen yang sulit ini, kolega-kolega pemerintah harus tetap bersatu dan bekerja sama untuk menjunjung nilai-nilai inti dari pelayanan sipil dan dilarang memengaruhi operasional pemerintah yang efektif," tulis pemerintah dalam pernyataan itu.

Salah satu PNS yang hadir, Lee, mengaku ia bekerja selama sekitar empat tahun. Kehadirannya pada malam ini adalah sebagai warga sipil biasa yang memiliki hak untuk mengeluarkan pendapat. "Saya tak di sini untuk bekerja, dan hanya berpartisipasi, sehingga saya tak melihat ada masalah tentang netralitas politik," ucapnya.

"Untuk hari kerja berikutnya, saya akan melanjutkan memberi yang terbaik di area pekerjaan saya," tambahnya. "Sebagai pegawai negeri, saya hanya melayani rakyat Hong Kong, bukan satu orang saja. Pendapat serupa dilontarkan oleh PNS yang juga demonstran bernama Tony.

"Jika protes ditujukan untuk mendukung pemerintah dan polisi, akankah pemerintah mengkritik kami telah melanggar netralitas politik? Ini artinya eselon top sendiri tidak bersikap netral sama sekali," kata Tony. Ia pun berharap tidak akan menerima hukuman, sebab seandainya iya, ia mempertanyakan "apa perbedaan antara Hong Kong dengan Tiongkok".

Sebelumnya, Reuters melaporkan bahwa para PNS itu menyampaikan sebuah surat terbuka dengan isi berupa lima tuntutan kepada pemerintah, terutama Lam dan kepolisian. Tuntutan-tuntutan tersebut adalah:

1. Cabut RUU Ekstradisi sepenuhnya

2. Berhenti menyebut aksi-aksi protes itu sebagai kerusuhan

3. Hapus seluruh tudingan terhadap mereka yang dipenjara [sepanjang demonstrasi berlangsung]

4. Bentuk komisi pencari fakta yang independen

5. Mulai lakukan reformasi politik

"Saat ini warga Hong Kong ada di ujung keruntuhan. HK selalu bersikap baik dan menikmati kebebasan yang sangat luas selama ini. Menyedihkan sekali sekarang kita menyaksikan penindasan yang ekstrem," tulis mereka dalam surat tersebut.

Protes di Hong Kong sendiri sudah berjalan lebih dari dua bulan. Apa yang diawali oleh pembahasan RUU Ekstradisi dari Hong Kong ke Tiongkok itu berkembang dan meluas menjadi soal penolakan terhadap campur tangan Beijing, kekerasan oleh kepolisian, sampai tuntutan agar Lam mundur dari posisinya.

Pemerintah Tiongkok pun menuding negara-negara Barat punya andil di dalamnya. Seorang pejabat diplomatik, Yang Jiechi, mengatakan kepada kantor berita Xinhua bahwa pemerintah-pemerintah negara Barat merancang pertemuan dengan pemimpin protes dan mendukung aksi mereka.

"Harus diperjelas bahwa Amerika Serikat dan beberapa pemerintah negara Barat...secara terus-menerus mengipasi api yang adalah situasi di Hong Kong," ucapnya. "Tiongkok mengungkapkan kejengkelan dan rasa tidak setuju yang kuat...serta meminta mereka segera berhenti campur tangan terhadap urusan Hong Kong dalam bentuk apa pun."