Bertemu Menlu Pompeo, Jokowi Ingin AS Jadi Sahabat Sejati bagi RI

Dalam analisa Rektor Universitas Jenderal Ahmad Yani, Hikmahanto Juwana, Menlu Pompeo datang ke Jakarta dan menemui Presiden Jokowi untuk memberikan pesan ke Tiongkok yang akhir-akhir ini sangat agresif di Laut Tiongkok Selatan. Negeri Paman Sam ingin menyampaikan meski Indonesia banyak menerima dana pinjaman dari Tiongkok namun hal tersebut tidak akan menyebabkan ketergantungan kepada Negeri Tirai Bambu. 

Hikmahanto mengatakan Tiongkok tidak akan bisa membangun pangkalan militer di Indonesia, karena kemitraan strategis AS-Indonesia akan diperkuat baik di bidang ekonomi dan pertahanan. Contoh lain, di mana Indonesia masih dinilai bersikap tegas yakni Menlu Retno yang menolak konsep sembilan garis putus-putus Tiongkok. Retno meminta semua negara mengacu kepada aturan hukum internasional UNCLOS. 

"Pernyataan ini tentu mengkritik klaim sepihak Tiongkok yang tidak berdasar di dalam UNCLOS dan telah diputus dalam Permanent Court of Arbitration pada 2016 lalu," tutur Hikmahanto dalam keterangan tertulis pada hari ini. 

Pernyataan yang disampaikan oleh Retno itu, kata Hikmahanto, menandakan Indonesia tidak gentar mengkritik Tiongkok. Meskipun di sisi lain, pemerintah menerima banyak utang dari Negeri Tirai Bambu. 

Namun, dalam sudut pandang Hikmahanto, sulit bila meminta Indonesia menjadi jangkar bagi ASEAN lalu mengajak organisasi itu untuk berada di belakang Negeri Paman Sam dalam menghadapi Tiongkok. "Sebab, Indonesia menjalankan kebijakan luar negeri yang bebas aktif sehingga tidak mungkin RI membawa ASEAN di belakang AS," kata dia. 

Selain itu, sikap negara-negara ASEAN dalam menghadapi Tiongkok tak semuanya sama. Vietnam, Filipina dan Malaysia bisa saja didekati untuk menghadapi Tiongkok lantaran negara itu merupakan claimant dalam sengketa perairan di Laut Tiongkok Selatan. Namun, Kamboja terlihat lebih dekat ke Tiongkok. 

"Keberpihakan dari negara-negara tersebut akan sulit untuk pengambilan keputusan secara konsensus agar ASEAN berhadapan dengan Tiongkok," ujar Hikmhanto lagi. 

Dalam pertemuan dengan Jokowi, Menlu Pompeo mengatakan akan mengusahakan agar lebih banyak pengusaha AS yang berinvestasi di Indonesia. Sebelumnya, Menlu Retno telah mengajak pengusaha dan calon investor asal AS untuk berinvestasi di Pulau Natuna. 

Terkait permintaan itu, Menlu Pompeo juga meminta agar pemerintah Indonesia terus melakukan reformasi di bidang birokrasi dan hukum. 

"Sektor swasta dan pemerintah AS berharap agar Indonesia terus melakukan berbagai upaya untuk memotong tali birokrasi, pungli, dan korupsi. Selain itu, pemerintah harus meningkatkan transparansi," ungkap Menlu Pompeo ketika memberikan keterangan pers di kantor Kemlu. 

Di sisi lain, tim Kemlu sempat menyinggung mengenai pengesahan Omnibus Law yang selalu diklaim bisa meringkas beragam perizinan dan mengurangi celah praktik korupsi. Meskipun aktivitas antikorupsi membantah persepsi itu. 

Usai dari Indonesia, Menlu Pompeo tidak segera kembali ke Washington DC. Ia akan mampir ke Vietnam untuk bertemu dengan Perdana Menteri Nguyen Xuan Puc. Rencana ke Vietnam semula tidak ada di dalam jadwal. Tetapi, ia akan melakukan kunjungan selama dua hari yakni pada 29-30 Oktober 2020.