Jakarta, IDN Times - Menteri Luar Negeri Arrmanatha Nasir mendorong dilakukannya reformasi terhadap forum multilateral atau Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Perubahan yang didorong dilakukan ke PBB bukan untuk melemahkan organisasi yang dibentuk pada 1945 itu. Justru, perubahan membuat organisasi multilateral itu sesuai dengan kebutuhan saat ini dan masa yang akan datang.
Pernyataan itu disampaikan Arrmanatha dalam pembicaraan bilateral yang dilakukan dengan Sekretaris Jenderal António Guterres ketika berkunjung ke kantor Kementerian Luar Negeri, Jakarta Pusat, Senin (19/10/2026). Kunjungan ke Kemlu menjadi agenda terakhir Guterres selama berada di Indonesia.
Diplomat senior yang akrab disapa Tata itu menjelaskan di dalam pembicaraan bilateral tersebut ada tiga pesan yang disampaikannya. Salah satu poinnya soal dorongan reformasi Dewan Keamanan di PBB.
"Pesan pertama yang saya sampaikan yaitu PBB dan reformasi multilateral tidak bisa dihindari. Reformasi bukan untuk melemahkan PBB tetapi membuatnya lebih sesuai bagi dunia untuk ditinggali hari ini dan di masa depan," ungkap Tata.
Sebagai anggota Dewan Auditor PBB, kata Tata, Indonesia sedang membantu PBB menjadi organisasi yang lebih responsif dan bertanggung jawab. Apalagi Indonesia kembali mencalonkan diri sebagai anggota tidak tetap di Dewan Keamanan PBB periode 2029 hingga 2030.
"Kami akan mendorong dewan keamanan menjadi lebih berdampak, lebih mewakili dan memiliki tujuan tertentu," tutur mantan Duta Besar RI di PBB, New York.
Ia menggarisbawahi Dewan Keamanan seharusnya menjadi sebuah ruangan untuk mencari solusi. Bukan ruang untuk memveto kebijakan.
