Jakarta, IDN Times - Sebanyak 500 tentara Maroko telah menjalani pelatihan sebagai persiapan untuk dikerahkan bersama Pasukan Stabilisasi Internasional (ISF) di Jalur Gaza. Seorang pejabat Dewan Perdamaian (BoP) mengatakan pelatihan yang dipimpin Amerika Serikat (AS) itu dimulai sekitar akhir Agustus 2026.
Persiapan pengerahan pasukan multinasional tersebut masih berlangsung di tengah keterlambatan pelaksanaan rencana perdamaian Gaza yang didukung AS.
Dilansir The Times of Israel, pejabat BoP mengatakan bahwa pelatihan berlangsung di Maroko. Kegiatan itu dimulai dengan kelompok awal yang terdiri dari perwira dan instruktur lalu dilanjutkan dengan kontingen yang lebih besar. Akan tetapi, pejabat tersebut belum dapat memastikan apakah seluruh rangkaian pelatihan telah selesai.
Pada Februari 2026, Maroko berkomitmen mengirimkan polisi dan personel militer ke Gaza. Maroko menjadi negara Arab pertama yang secara terbuka menyatakan komitmen tersebut.
Albania, Kazakhstan, dan Kosovo juga telah menyetujui menyumbang pasukan. Namun, Maroko diproyeksikan menjadi negara pertama di antara keempat negara tersebut yang mengerahkan personelnya ke Gaza.
Pejabat BoP melaporkan kemajuan terbatas dalam rencana pembangunan kompleks yang didukung Uni Emirat Arab (UEA) untuk warga Palestina yang mengungsi di wilayah Gaza yang dikuasai Israel.
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan Israel mengizinkan pekerjaan infrastruktur tertentu untuk proyek UEA tersebut. Namun, ia menegaskan bahwa rekonstruksi Gaza secara umum tidak akan diizinkan sebelum Hamas dilucuti senjatanya dan wilayah itu didemiliterisasi.
Sementara itu, Channel 13 melaporkan pada Senin (19/10/2026) bahwa Netanyahu baru-baru ini berjanji kepada pemerintahan Presiden AS Donald Trump untuk mengizinkan rekonstruksi terbatas di sejumlah wilayah Gaza yang dikuasai Israel sebelum Hamas dilucuti senjatanya. Kantor Netanyahu membantah laporan itu dan menyebutnya sebagai hoaks.
Pejabat BoP juga menyebut sejumlah inisiatif masih tertunda lantaran menunggu persetujuan Israel. Salah satunya ialah pembangunan pangkalan ISF di dekat Garis Kuning yang direncanakan menampung sekitar 150 personel. Proyek air, saluran pembuangan, dan sanitasi juga belum berjalan sesuai harapan kendati Israel secara prinsip "mendukungnya".
BoP masih bekerja sama dengan Israel dan berharap pelaksanaan rencana perdamaian Gaza dapat dipercepat seusai pemilu Israel pada 27 Oktober 2026. Pejabat tersebut mengatakan tekanan politik menjelang pemilu membatasi langkah yang dapat dilakukan berbagai pihak.
"Kami perlu melangkah lebih jauh dari sekadar pembicaraan konstruktif menuju implementasi konstruktif," kata pejabat itu kepada The Times of Israel.
Beberapa pejabat BoP sebelumnya menyampaikan kekecewaan atas keengganan Israel melanjutkan rencana 20 poin yang diusulkan Trump dan telah disepakati Israel pada 2025. Mereka berharap pemerintah Israel bersedia mempercepat pelaksanaannya, termasuk apabila Netanyahu kembali terpilih.