AS Beri Sanksi Kepala Intelijen Serbia karena Kasus Dugaan Korupsi
ilustrasi bendera Serbia (unsplash.com/@thestefankostic)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Pemerintah Amerika Serikat (AS) memberikan sanksi kepada Kepala Badan Intelijen Serbia (BIA), Aleksandar Vulin karena dituding terlibat kasus korupsi. Ia pun dikenal sebagai sosok yang kontroversial dan punya pandangan pro-Rusia.
Beberapa tahun terakhir, Washington telah menjatuhkan sanksi kepada beberapa pejabat di negara Balkan Barat. Pada Maret lalu, mantan Kepala Badan Intelijen Bosnia-Herzegovina (OSA), Osman Mehmedagic dijatuhi sanksi larangan masuk dan pembekuan asetnya di AS.
Baca Juga: Putus 17 Tahun Lalu, Montenegro-Serbia Sepakat Baikan
1. OFAC sebut Vulin terlibat penyelundupan narkoba
Kantor Kontrol Aset Asing (OFAC) di Kementerian Keuangan AS mengklaim bahwa Vulin terlibat dalam beberapa kasus korupsi di Serbia, termasuk kriminal terorganisir transnasional, penyelundupan narkoba, dan penyelewengan kekuasaan.
"Vulin selama ini punya hubungan dengan penjual senjata yang disanksi AS, Slobodan Tesic. Ia membantu memastikan penyelundupan senjata ilegal Tasic berjalan dengan lancar melalui perbatasan di Serbia," ungkap OFAC pada Selasa (11/7/2023), dikutip Balkan Insight.
"Vulin telah melakukan sejumlah aksi korupsi di dalam wilayah Serbia, termasuk melakukan tindakan yang menguntungkan dirinya sendiri dan terlibat dalam jaringan penyelundupan narkoba," tambahnya.
Tak hanya itu, ia disebut menggunakan posisinya sebagai pejabat publik untuk mendukung Rusia. Ia dianggap memberikan fasilitas yang merusak keamanan dan stabilitas Balkan Barat, serta menyediakan alat bagi Rusia untuk memberikan pengaruhnya di sana.
Baca Juga: Cegah Agresi, Serbia Setop Ekspor Senjata dan Amunisi
2. Pejabat publik Serbia pertama yang mendapat sanksi AS
Vulin menjadi pejabat publik Serbia terakhir yang mendapat sanksi dari AS, sejak kepemimpinan Presiden Aleksandar Vucic pada 2017. Sebelum itu, mantan Presiden Yugoslavia, Slobodan Milosevic menjadi target sanksi Washington di tahun 1990-an atas kejahatannya kepada warga Kosovo.
Vulin memulai karier politiknya di dalam partai politik, League of Communists – Movement for Yugoslavia pada 1990. Pada 1994, ia menjadi salah satu pendiri partai sayap kiri di Yugoslavia, JUL yang dipimpin oleh istri Slobodan Milosevic, Mirjana Markovic. Pada 1998, ia keluar dari koalisi partai JUL.
Sampai saat ini, OFAC sudah memasukkan 36 orang dan perusahaan Serbia dalam daftar hitam. Salah satunya adalah penyelundup senjata api ilegal, Slobodan Tesic dan sejumlah orang maupun perusahaan yang punya kaitan dengannya.
3. Oposisi minta Vulin mundur dari jabatannya
Pemimpin Partai Kebebasan dan Keadilan (SSP), Marinika Tepic menyerukan agar Vulin dipecat atau mengundurkan diri dari jabatannya setelah masuk dalam daftar sanksi AS.
"Di negara lain, normal jika pemerintah suatu negara akan jatuh dan presiden akan mengundurkan diri dari jabatannya, apabila diduga terlibat dalam skandal kriminal atau korupsi," ujar Tepic, dikutip N1.
Tepic mengingatkan kembali bahwa ia sudah memperingatkan terkait aktivitas ilegal Vulin dan rekan terdekatnya selama bertahun-tahun. Ia pun menyebut bahwa Vulin punya hubungan dekat dengan Vucic karena dapat berpindah jabatan.
"Kerusakan dalam reputasi Serbia sangat besar dan investigasi independen dibutuhkan sekarang untuk melihat bagaimana kebaikan sistem negara karena tindakan ilegal Aleksandar Vulin yang memalukan," terangnya.
IDN Times Community adalah media yang menyediakan platform untuk menulis. Semua karya tulis yang dibuat adalah sepenuhnya tanggung jawab dari penulis.
Berita Terkini Lainnya
