Belanda Denda TikTok Atas Kasus Pelanggaran Privasi Anak
Bendera Belanda di Rotterdam. (instagram.com/rotterdam_info)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Amsterdam, IDN Times - Pemerintah Belanda memutuskan untuk memberikan sanksi kepada perusahaan penyedia layanan sosial media TikTok. Pemberian denda kepada perusahaan teknologi asal Tiongkok tersebut lantaran adanya pelanggaran penggunaan bahasa dalam ketentuan privasi.
Pasalnya kasus ini tentu berdampak pada anak-anak yang disebut masih belum terlalu memahami maksud dan ketentuan dalam Bahasa Inggris. Sebelumnya beberapa negara Eropa juga sudah memberlakukan denda atas pelanggaran perusahaan teknologi pada konsumen di wilayahnya.
1. Pernyataan privasi tidak tersedia dalam Bahasa Belanda
Ilustrasi logo aplikasi TikTok. unsplash.com/@solenfeyissaPada hari Kamis (22/07/2021) Otoritas Perlindungan Data Belanda (AP) telah memberlakukan denda kepada perusahaan sosial media TikTok atas kasus pelanggaran ketentuan privasi pada anak-anak. Pasalnya pernyataan privasi hanya tersedia dalam Bahasa Inggris yang bisa disebut mempersulit anak-anak dalam memahami istilahnya.
Sejak Mei 2018 dan Juli 2020, AP sudah memberitahukan kasus ini kepada TikTok agar segera menyediakan keterangan pernyataan privasi dengan Bahasa Belanda yang mudah dipahami anak-anak. Maka dari itu, AP memiliki hak untuk memberi hukuman kepada perusahaan asal China tersebut, dikutip dari laman NL Times.
2. AP memberikan denda hingga Rp12,8 miliar
Baca Juga: Pembunuhan Jurnalis Belanda, El Salvador Tuntut Militer
Editor’s picks
Terkait pelanggaran ini, AP akan memberikan denda kepada TikTok sebesar 750 ribu euro atau Rp12,8 miliar. Pasalnya Pemerintah Belanda juga melihat banyaknya anak-anak dan remaja di negaranya yang menggunakan aplikasi sosial media untuk berbagi video tersebut tetapi tidak semuanya tahu secara pasti mengenai beberapa istilah dalam Bahasa Inggris.
Selain itu, Otoritas Perlindungan Data Belanda juga mengatakan bahwa hukum privasi di negaranya harus berdasarkan prinsip dan keterangan yang jelas kepada konsumen. Hal ini begitu penting karena seseorang harus tahu secara pasti dan sadar mengenai data pribadinya yang akan digunakan, dilansir dari Euronews.
3. Investigasi kepada TikTok sudah dibuka sejak Mei 2020
Ilustrasi aplikasi TikTok. unsplash.com/@franckinjapanDilaporkan dari NL Times, AP sudah meluncurkan investigasi kepada TikTok sejak Mei 2020 lalu. Hal ini berselang dua bulan setelah diluncurkannya aplikasi TikTok khusus di Belanda yang disetujui oleh kedua belah pihak pada Juli 2020. Maka, denda ini diberlakukan pada periode sebelum pernyataan privasi tersebut tersedia dalam Bahasa Belanda.
Selain itu, AP hanya dapat menginvestigasi TikTok ketika perusahaan tersebut membuka kantor permanen di Uni Eropa. Diketahui perusahaan China tersebut membuka kantornya di Irlandia setelah AP melakukan investigasi pada tahun lalu.
Deputi AP, Monique Verdier mengatakan, "Sekarang tergantung pada Komisi Perlindungan Data Irlandia untuk menyelesaikan investigasi kita dan mengajukan ketentuan akhir pada kemungkungan pelanggaran investigasi privasi oleh DPA."
TikTok selama ini tengah menghadapi berbagai kasus dugaan pelanggaran terkait metode iklan dan pengambilan data pengguna. Satu bulan lalu, NGO di Belanda Consumentenbond juga meluncurkan klaim 1,5 miliar euro atau Rp25,6 triliun pada TikTok lantaran diduga mengambil data pribadi pengguna. Consumentenbond ingin TikTok mengganti rugi kerusakan kepada anak-anak di Belanda, dikutip dari laman DW.
Baca Juga: Pembunuhan Jurnalis Belanda, El Salvador Tuntut Militer
IDN Times Community adalah media yang menyediakan platform untuk menulis. Semua karya tulis yang dibuat adalah sepenuhnya tanggung jawab dari penulis.
Berita Terkini Lainnya
