Estonia Akan Blokir Hak Pilih Warga Rusia di Negaranya
ilustrasi bendera Estonia (unsplash.com/@aboodi_vm)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Kementerian Hukum Estonia mengatakan akan membatasi hak pilih kepada warga yang memiliki status kewarganegaraan Rusia dan Belarus. Bahkan, terdapat kemungkinan warga kedua negara itu dilarang berpartisipasi dalam pemilu di Estonia.
Sejak dimulainya invasi Rusia ke Ukraina, relasi Estonia-Rusia terus memanas lantaran khawatir terkena imbas serangan dari Moskow. Pada awal tahun ini, Badan Intelijen Estonia (EFIS) mengatakan bahwa Rusia masih menjadi ancaman terbesar bagi negara-negara Baltik.
Baca Juga: Dukung Invasi, Pemimpin Gereja Ortodoks Rusia Dilarang Masuk Estonia
1. Laanet anggap warga Rusia sebagai ancaman nasional
Menteri Hukum Estonia, Kalle Laanet mengucapkan bahwa tidak bisa memberikan kebebasan terhadap warga Rusia sesuai dalam draft Undang-Undang (UU) baru. Ia menyebut warga Rusia punya pengaruh dari negara asalnya.
"JIka negara itu masuk dalam jajaran negara demokratis. Maka sesuai konstitusi Estonia, mereka dapat ikut dalam pemilu. Namun, mereka punya relasi dengan negara agresor. Maka dari itu, mereka tidak dapat berpartisipasi dalam proses demokrasi di Estonia," tutur Laanet pada Rabu (16/8/2023), dikutip Meduza.
"Namun, mereka masih memiliki kesempatan untuk meninggalkan kewarganegaraan Rusia dan memilih untuk menjadi warga negara Estonia," sambungnya.
Ia menyebut terdapat 67 ribu warga negara Rusia yang tinggal di Estonia. Mereka dianggap masih berpotensi mengikuti hukum di Rusia untuk membantu negara asalnya dalam segala bidang.
Baca Juga: Estonia: Rusia Rekrut Pengungsi Ukraina Jadi Mata-mata
2. Laanemets tegaskan hak pilih warga Rusia tidak dapat dicabut
Editor’s picks
Menteri Dalam Negeri Estonia, Lauri Laanemets mengungkapkan bahwa rencana amandemen UU itu hanya dibuat oleh Partai Reformasi. Ia menambahkan bahwa hak pilih warga negara Rusia di Estonia tidak dapat dicabut.
"Sesuai yang saya tahu, analisa ini hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan menurut informasi dari pendahulu saya, analisa ini menunjukkan bahwa tidak mungkin aturan ini dilakukan tanpa amandemen konstitusi," kata Laanemets, dikutip ERR.
"Menariknya lagi, UU untuk melarang warga Rusia ikut dalam pemilu di Estonia tersebut dirancang oleh Partai Reformasi, bukan Kementerian Hukum," tambahnya.
Ia menambahkan bahwa pemerintah tidak dapat menetapkan UU secara sepihak. Amandemen UU tersebut harus memiliki alasan tertentu dan rakyat Estonia yang berhak memutuskannya lewat sebuah referendum.
3. Warga Estonia memanfaatkan melemahnya mata uang ruble
Beberapa hari terakhir, warga Estonia berbondong-bondong pergi ke Rusia untuk berbelanja. Mereka memanfaatkan melemahnya mata uang ruble dalam beberapa pekan terakhir untuk mendapatkan barang dengan harga murah.
Pada Rabu kemarin, 100 ruble sama nilainya dengan 1 euro. Menurut warga di Narva, barang di Rusia sekarang jauh lebih murah dibandingkan di negaranya sendiri. Bahkan, harganya kurang dari setengah harga barang di Estonia.
Kepala Bea Cukai Estonia, Virgo Treinbuk mengatakan bahwa dari dulu harga barang di Rusia jauh lebih murah dibandingkan di Estonia. Namun, ia mengatakan terdapat barang-barang yang masuk sanksi, sehingga tidak bisa dibawa masuk.
Sejak invasi Rusia ke Ukraina pada Februari 2022, ratusan barang asal Rusia sudah masuk dalam sanksi Uni Eropa (UE) dan hanya bahan pangan yang diperbolehkan dibawa masuk ke Estonia.
IDN Times Community adalah media yang menyediakan platform untuk menulis. Semua karya tulis yang dibuat adalah sepenuhnya tanggung jawab dari penulis.
Topik:
Berita Terkini Lainnya
