Guinea Khatulistiwa Tahan Helikopter Militer Prancis
Helikopter militer Prancis. (twitter.com/kennethdockery)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Bata, IDN Times - Guinea Khatulistiwa telah melakukan penahanan kepada enam personel militer Prancis yang tengah berada di Bandara Bata pada Kamis (29/7/2021). Keenam personel militer tersebut diketahui sedang mendarat di Guinea Khatulistiwa untuk mengisi bahan bakar helikopter yang ditumpanginya.
Tindakan ini terkait dengan penolakan Prancis atas pengajuan banding kepada Wapres Guinea Khatulistiwa Teodoro Nguema Obiang Mangue. Bahkan pada minggu lalu, ia juga sudah mendapatkan sanksi dari Inggris terkait kehidupan mewahnya yang diduga dari hasil korupsi.
1. Helikopter mendarat untuk mengisi bahan bakar di Bata
Helikopter Prancis yang ditahan oleh Guinea Khatulistiwa sudah mendarat di Bandara Bata pada Rabu (28/7/2021) untuk mengisis bahan bakar. Menurut juru bicara militer Prancis, Kolonel Pascal Ianni mengatakan, "Mereka mendarat tepat pada Rabu pukul 14:15 siang karena kehabisan bahan bakar. Di saat yang sama sejumlah upaya administratif dimulai. Kami sedang bernegosiasi dengan otoritas lokal. Kita menghadapi insiden seperti yang terjadi sebelumnya. Mereka menahan helikopter beserta krunya."
Kolonel Pascal Ianni juga menuturkan apabila enam tentara dalam helikopter tersebut bahkan tidak membawa senjata. Mereka hanya pergi dari Douala di Kamerun menuju ke pangkalan militer Prancis di Libreville, Gabon. Namun mereka harus berhenti di Bata untuk mengisi bahan bakar dan menolak apabila disebut mengusik Guinea Khatulistiwa, dikutip dari laman Reuters.
2. Sebagai aksi balasan kepada Prancis
Editor’s picks
Baca Juga: Prancis Denda Monsanto Atas Pengambilan Ilegal Data Pribadi
Penahanan satu helikopter besarta enam personil militer Prancis ini dilakukan persis setelah Prancis menolak pengajuan banding terkait hukuman kepada Wapres Teodoro Nguema Obiang Mangue. Maka tindakan Guinea Khatulistiwa ini disebut sebagai upaya balasan atas keputusan Prancis.
Pengadilan Paris pada Februari 2020 sudah menjatuhkan hukuman tiga tahun penjara dengan penundaan dan denda 30 juta euro serta penyitaan seluruh aset miliknya. Sementara pembelian barang-barang mewah miliknya diduga sebagai bentuk pencucian uang dari hasil korupsi antara tahun 1997-2011, dilansir dari Africa News.
3. Guinea Khatulistiwa menganggap ini bentuk spionase dan provokasi dari Prancis
Dilaporkan dari Africa News, menurut keterangan dari radio milik negara, TVGE memberikan klaim bahwa helikopter Prancis tersebut mendarat tanpa adanya izin resmi. Bahkan TVGE menyebutkan, "Otoritas Guinea Khatulistiwa tidak pernah mengotorisasi pendaratan, sehingga bisa saja insiden militer ini adalah bentuk operasi spionase dan provokasi dari Paris."
Di sisi lain, pihak Prancis mengatakan bahwa militer Prancis sudah memiliki otorisasi dan diperbolehkan untuk mendarat di Guinea Khatulistiwa demi kepentingan pengisian bahan bakar. Kolonel Pascal Ianni juga berkata, "Kami berhenti secara reguler di Bata, tapi kami juga selalu mendapat masalah koordinasi dengan Bandara Bata. Menara kontrol kerap membatasi izin untuk mendarat."
Helikopter milik militer Prancis tersebut merupakan model Fennec yang tidak dipersenjatai dan hanya digunakan untuk membawa logistik antara pusat ekonomi Kamerun di Douala dan ibu kota Gabon, Libreville, yang menjadi lokasi pangkalan militer Prancis, dikutip dari laman France24.
Baca Juga: Parlemen Prancis Sahkan Paspor Vaskin sebagai Syarat Beraktivitas
IDN Times Community adalah media yang menyediakan platform untuk menulis. Semua karya tulis yang dibuat adalah sepenuhnya tanggung jawab dari penulis.
Berita Terkini Lainnya
