Posting Bendera Nazi di Medsos, Politikus Belanda Didenda Rp7,3 Juta
bendera Belanda (unsplash.com/gieling)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Pemerintah Belanda, pada Kamis (6/4/2023), menjatuhkan denda kepada anggota parlemen sayap kanan, Pepijn van Houwelingen, usai mengedit foto berbendera Nazi di media sosialnya. Ia pun dikenal sebagai politikus kontroversial berkat tingkahnya selama ini.
Pemimpin partai sayap kanan Belanda, Forum voor Democratie (FvD), Thierry Baudet beberapa waktu lalu sempat mengutarakan pendapatnya yang pro-Rusia. Bahkan, ia menyebut bahwa eskalasi saat ini disebabkan oleh tindakan Amerika Serikat (AS) dan Barat.
1. Van Houwelingen mendapat denda sebesar Rp7,3 juta
Badan Kejaksaan Publik Belanda (OM) menjatuhkan denda kepada anggota parlemen sayap kanan bernama Pepijn van Houwelingen sebesar 450 euro (Rp7,3 juta) atas aksinya beberapa bulan lalu.
"Setelah mempelajari lebih lanjut dokumen yang ada, OM menyimpulkan bahwa ini berhubungan dengan hinaan dari sudut pandang hukum. Gambar dalam unggahan tersebut merupakan sebuah tindakan ofensif yang sebenarnya tidak dibutuhkan," terangnya, dilansir Politico.
OM menyebut bahwa van Houwelingen sebenarnya dapat menggunakan cara lain untuk mengkritik kedua menteri tersebut. Ia pun bertanggung jawab dalam menciptakan perdebatan publik, sebab ia memiliki pengikut besar di Twitter yang mencapai 75 ribu.
Baca Juga: Pimpinan Neo-Nazi AS Ditangkap di Rumania
2. Van Houwelingen unggah editan bendera Nazi dalam foto dua menteri
Editor’s picks
Keputusan ini berawal dari sikap kontroversial van Houwelingen pada September lalu, yang mengunggah foto Menteri Kesejahteraan Sosial dan Ketenagakerjaan, Karien van Gennip serta Menteri Kesehatan, Ernst Kuipers yang diedit dengan membawa bendera Nazi.
Meski unggahan itu sudah dihapus, foto tersebut berhasil diamankan untuk menjadi barang bukti atas tindakannya. Ia pun sempat menyatakan tidak berniat untuk membandingkan Kuipers dengan Nazi. Ia hanya ingin membandingakn target PBB kepada Nazi, dilaporkan NL Times.
Kedua menteri itu langsung mengajukan tuntutan kepada van Houwelingen dan menyebut tindakannya kelewat batas. Sementara, Perdana Menteri Mark Rutte juga menyebut bahwa aksi tersebut tidak dapat diterima dan mendukung reaksi dari rekannya.
3. PM Mark Rutte menghadapi mosi tidak percaya
Mark Rutte, pada Rabu (5/4/2023), harus menghadapi mosi tidak percaya. Sebab pemerintahannya setuju pemotongan emisi nitrogen untuk pertanian.
Meski demikian, koalisi pemerintahan Rutte diperkirakan dapat bertahan dalam pemungutan suara mosi tidak percaya karena mendapat dukungan dari empat partai yang duduk dalam mayoritas kursi di parlemen.
Partai oposisi juga mengatakan, pemerintahan ada dalam kondisi yang rawan dalam pemilu mendatang. Mereka menyebut bahwa pemerintahan Rutte gagal menawarkan kebijakan yang meyakinkan dalam menangkis isu emisi nitrogen, inflasi, dan imigrasi.
"Tempatkanlah kepentingan negara di depan dan mundurlah hari ini," kata pemimpin partai sayap kanan, PVV, Geert Wilders, dikutip Reuters.
Baca Juga: Belajar dari Belanda Bagaimana Cara Mengatasi Banjir Bandang
IDN Times Community adalah media yang menyediakan platform untuk menulis. Semua karya tulis yang dibuat adalah sepenuhnya tanggung jawab dari penulis.
Topik:
Berita Terkini Lainnya
