Profil Gordana Siljanovska-Davkova, Presiden Baru Makedonia Utara
Jakarta, IDN Times - Gordana Siljanovska-Davkova resmi dilantik menjadi Presiden Makedonia Utara pada 12 Mei 2024. Ia terpilih usai mengalahkan pesaingnya, Stevo Pendarovski, pada pilpres yang digelar akhir April.
Menariknya, ia mampu menang telak dengan perolehan suara sebesar 69 persen pada pilpres putaran kedua. Padahal, pada pilpres 2019, perempuan 71 tahun ini sempat kalah dari Pendarovski dengan perolehan suara yang cukup jauh.
Kemenangan Siljanovska-Davkova mengakhiri dominasi Partai Persatuan Sosial Demokrat (SDSM) dalam 5 tahun terakhir. Namun, terpilihnya pemimpin sayap kanan di Makedonia Utara diklaim akan menimbulkan ketegangan baru di Balkan.
1. Seorang profesor Fakultas Hukum di Skopje
Siljanovska-Davkova lahir pada 11 Mei 1953 di Ohrid, Republik Sosialis Makedonia, Yugoslavia. Ia mengenyam pendidikan dasar dan menengah di ibu kota Skopje. Ia kemudian melanjutkan pendidikan tinggi di Fakultas Hukum Ss. Cyril and Methodius University di Skopje.
Setelah lulus S1 pada 1978, ia langsung melanjutkan pendidikan master di kampus yang sama. Pada 1994, Siljanovska-Davkova berhasil menyelesaikan pendidikan S3 dan meraih gelar doktor dari Fakultas Hukum Universiitas Lubjlana di Slovenia dengan predikat cumlaude.
Pada tahun yang sama, ia mendapatkan tawaran menjadi asisten profesor di kampus lamanya. Hanya berselang 4 tahun, ia berhasil naik jabatan menjadi associate profesor dan menjadi profesor penuh di Departemen Hukum Konstitusi dan Sistem Politik di Fakultas Hukum Ss. Cyril and Methodius University pada 2004.
Siljanoska Davkova sudah menulis lebih dari 200 judul buku di bidang hukum, sistem politik, dan hukum konstitusional. Pada 2016, mahasiswanya memilihnya sebagai profesor yang paling menginspirasi di Fakultas Hukum. Ia pun menjadi pendiri praktikal hukum di Republik Makedonia saat itu.
2. Kembali melawan Pendarovski di pilpres 2024
Siljanovska-Davkova sudah menjadi anggota pakar di Konferensi Jenewa asal negara pecahan Yugoslavia sejak 1991. Ia pun masuk sebagai seorang pakar di PBB dalam bidang gender pada 1994 dan ditunjuk menjadi seorang pakar masalah pemilihan umum pada 1998.
Dia dikenal sudah tergabung dalam berbagai lembaga internasional, termasuk Association for Constitutional Law sejak 1999 hingga saat ini. Ia sudah memperoleh berbagai penghargaan mulai dalam kontrobusinya di Misi OSCE di Makedonia hingga masalah kesetaraan gender di negaranya.
Pada 2019, ia ditunjuk oleh Partai VMRO-DPMNE dan koalisinya untuk menjadi kandidat presiden melawan calon dari Partai Social Democratic Union of Macedonia (SDSM), Stevo Pendarovski. Namun, Siljanovska-Davkova akhirnya harus mengakui kekalahannya pada putaran kedua pilpres 2019.
Pada 2024, Siljanovska-Davkova kembali dicalonkan sebagai kandidat presiden olah Partai VMRO-DPMNE dan kembali menghadapi Pendarovski. Kali ini, ia berhasil menang telak dari Pendarovski dengan meraih suara 69 persen berbanding 31 persen. Ia akhirnya menjadi presiden perempuan pertama dalam sejarah Makedonia Utara sejak pecah dari Yugoslavia.
3. Komentarnya picu ketegangan dengan Yunani
Setelah dinyatakan menang dalam pilpres, Siljanovska-Davkova mengaku memiliki tanggung jawab besar dalam memimpin negara Balkan tersebut. Ia pun menyebut kemenangannya bukan berarti ada perubahan besar terhadap perempuan di Makedonia Utara, karena selama ini hanya sedikit tokoh perempuan yang menginspirasinya.
Melansir Associated Press, Presiden Makedonia Utara tersebut menimbulkan kontroversi karena menolak menggunakan nama resmi negaranya "Makedonia Utara". Ia hanya menyebut negaranya dengan "Makedonia" dalam acara pelatikan.
Aksi ini menimbulkan kecaman dari Duta Besar Yunani Sophia Philippidou yang langsung meninggalkan acara pelantikan tersebut. Kementerian Luar Negeri Yunani menolak pernyataan tersebut dan menyebutnya telah melanggar kesepakatan antara kedua negara. Pihaknya mengancam akan memblokir masuknya Makedonia Utara dalam Uni Eropa (UE).
Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen ikut menolak pernyataan Siljanovska-Davkova dalam acara pelatikan. Ia mendesak pemerintah Makedonia Utara untuk menghormati Perjanjian Prespa untuk menyukseskan aksesinya ke dalam UE.
