Ukraina Tetapkan Politikus Oposisi sebagai Pengkhianat Negara
ilustrasi bendera Ukraina (pexels.com/anastasia-ilina-makarova)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Badan Keamanan Ukraina (SBU) menetapkan politikus pro-Rusia dari Partai Nashi, Yevhen Murayev, sebagai pengkhianat negara pada Selasa (25/7/2023). Ia diduga terlibat aktivitas yang melawan negara dan menguntungkan Rusia.
Setelah pecahnya perang Rusia-Ukraina, Kiev menetapkan sejumlah pemimpin oposisi sebagai pengkhianat negara. Bahkan, Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy telah mencabut status kewarganegaraan Viktor Medvedchuk pada Januari lalu.
1. Murayev sebarkan propaganda Rusia di Ukraina
SBU mengungkapkan bahwa Murayev terlibat kasus pengkhianatan sesuai Pasal 111 Ayat 1 dan pelanggaran hukum terkait penghinaan terhadap ras, agama, dan suku bangsa lain yang tertuang dalam Pasal 161 Ayat 1.
"Murayev menggunakan saluran televisi Nash untuk menyebarkan dukungan kepada Kremlin di Ukraina. Ia dengan sengaja menggunakan media untuk memanipulasi opini publik di Ukraina demi kepentingan Rusia," ungkap SBU, dilansir Interfax.
Otoritas Ukraina menambahkan, penetapan ini sudah melalui proses investigasi mendalam dan Murayev memang terbukti melakukan aksi kriminal terhadap negara. Kini, Murayev terancam mendapat hukuman hingga 15 tahun penjara.
Sejak November 2022, petugas SBU telah melangsungkan pencarian di rumah Murayev dan kerabatnya, serta rekan terdekatnya.
Baca Juga: Aman Gak Liburan ke Polandia di Tengah Perang Rusia-Ukraina?
2. Ponomariov dituding berkolaborasi dengan Rusia
Editor’s picks
Sehari sebelumnya, SBU sudah menangkap anggota parlemen Oleksandr Ponomariov yang diduga terlibat dalam aktivitas pengkhianatan. Ia dituding berkolaborasi dengan otoritas Zaporizhzhia yang diduduki oleh Rusia.
Dilaporkan Ukrainska Pravda, Ponomariov disebut telah berkunjung ke Berdiansk pada hari pertama invasi Rusia ke Ukraina, untuk mempertahankan bisnis dan kekayaannya di kota tersebut. Dari situ, ia diduga bekerja sama dengan pihak pengokupansi.
SBU menyebut bahwa bisnis milik anggota parlemen dari Partai Opposition Platform–For Life masih bekerja dengan militer Rusia untuk menyediakan makanan, bahan bakar, dan bahan pelembab.
3. Zelenskyy tidak akan toleransi korupsi di Ukraina
Presiden Zelenskyy, pada hari yang sama, mengumumkan tidak akan mentoleransi segala bentuk pengkhianatan dan korupsi di Ukraina. Apalagi di tengah negaranya yang harus mempertahankan diri melawan Rusia.
Pernyataan ini disampaikan setelah adanya kabar tudingan korupsi massal yang dilakukan oleh pejabat militer. Selain itu, terdapat tudingan seorang anggota parlemen yang berkolusi dengan Rusia.
"Saya peringatkan semua anggota parlemen, pejabat, dan semua yang bekerja sebagai pegawai negeri. Ketika Anda menghabiskan hari mencari senjata untuk negara ini, ketika semua perhatian kepada artileri, misil, drone. Anda merasa kekuatan moral kepada tentara kita yang diberikan untuk Ukraina," tutur Zelenskyy, dilansir Reuters.
"Tidak ada yang dapat memaafkan anggota parlemen, hakim, pejabat militer atau pejabat lainnya yang menempatkan diri sebagai oposisi negara," sambungnya.
Baca Juga: AS Beri Bantuan Rp6 Triliun untuk Perkuat Militer Ukraina
IDN Times Community adalah media yang menyediakan platform untuk menulis. Semua karya tulis yang dibuat adalah sepenuhnya tanggung jawab dari penulis.
Berita Terkini Lainnya
