Venezuela Setujui Deportasi Migran Ilegal dari AS
kondisi kamp migran di Tijuana, Meksiko (unsplash.com/barbarazandoval)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Pemerintah Venezuela menyetujui deportasi warga negaranya dari Amerika Serikat (AS) pada Jumat (6/10/2023) karena masuk secara ilegal. Kedua pihak juga sudah membicarakan soal masalah migrasi meskipun memutus hubungan diplomatik sejak 2019.
Belakangan ini, ribuan migran asal Venezuela dan berbagai negara lain terus berdatangan ke perbatasan Meksiko-AS. Bahkan, migran tersebut menggunakan cara berbahaya dengan menaiki atap kereta api barang di Meksiko untuk menuju ke perbatasan AS.
Pada Juni 2023, sebanyak 11.506 warga negara Venezuela yang ditangkap di perbatasan AS-Meksiko. Pada Agustus 2023, jumlah migran asal negara Amerika Selatan itu di AS melonjak tajam hingga 22.172 orang.
Baca Juga: Venezuela Berhasil Kontrol Penjara yang Dikuasai Geng Kriminal
1. Semua warga Venezuela yang masuk tidak resmi akan dideportasi
Pakar di Departemen Keamanan Tanah Air (DHS), Blas Nunez-Neto mengatakan bahwa persetujuan terkait masalah migrasi antara AS dan Venezuela telah disetujui. Ia pun menyebut dialog terus dilakukan antara kedua negara.
"Pemerintah Venezuela menyetujui pemulangan migran yang masuk secara ilegal ke teritori AS. Caracas juga sudah memutuskan secara independen untuk memperbolehkan repatriasi migran dari teritori AS," ungkap Nunez-Neto, dilansir La Prensa Latina.
Sampai saat ini, masih belum diketahui berapa banyak penerbangan langsung pemulangan migran dari AS ke Venezuela. Ia memastikan bahwa semua warga Venezuela yang tidak dapat menunjukkan legalitas masuk ke AS akan dipulangkan.
"Otoritas AS sudah mengidentifikasi individu yang akan menjadi bagian dari penerbangan pertama ke Venezuela," tambahnya.
Baca Juga: AS Tawarkan Status Legal dan Izin Kerja untuk Migran Venezuela
2. Aktivis HAM kecam pemulangan migran Venezuela
Editor’s picks
Presiden WOLA (Washington Office on Latin America), Carolina Jimenez mengatakan bahwa keputusan pemerintahan Joe Biden ini melanggar hak asasi manusia karena mayoritas migran Venezuela menghadapi krisis ekonomi dan kemanusiaan.
"Terdapat sebuah desakan untuk menghargai prinsip non-refoulement, di mana tidak ada orang yang benar-benar membutuhkan perlindungan dideportasi. Keputusan ini sangatlah disayangkan," terang Jimenez.
HRW (Human Right Watch) mengecam keputusan deportasi massal ribuan warga Venezuela dari AS. Mereka menganggap pemulangan itu akan membawa mereka ke dalam risiko yang lebih besar.
"Warga Venezuela melarikan diri karena mengalami darurat kemanusiaan dan persekusi. Mengirim mereka kembali ke negaranya berpotensi membawa banyak migran kembali ke dalam masalah dan risiko," terangnya.
3. AOC kritik keputusan Biden mendirikan tembok di perbatasan Meksiko
Anggota parlemen New York, Alexandria Ocasio-Cortez (AOC) mengkritisi keputusan AS yang berkontribusi pada pengrusakan stabilitas di Venezuela. Ia menyebut sanksi-sanksi tersebut yang mengakibatkan ribuan warga Venezuela mengungsi ke negara lain.
Tak hanya itu, AOC pun mengkritisi keputusan Biden untuk mempercepat pendirian tembok di perbatasan AS-Meksiko.
"Presiden harus menerima tanggung jawab untuk keputusan ini dan membalikkan semuanya. Sebuah tembok di perbatasan tidak akan menghalangi migran untuk datang lari dari kemiskinan dan kekerasan ke Amerika Serikat," terang AOC.
"Anda tidak akan mempertaruhkan nyawa Anda atau anak Anda utnuk melewati Darien Gap dan melewati ribuan kilometer di gurun apabila Anda punya opsi lain. Tembok hanya akan mendorong migran ke area pedalaman dan meningkatkan potensi mereka terbunuh. Ini adalah kebijakan yang buruk," tambahnya.
Baca Juga: Venezuela Tolak Intervensi AS soal Sengketa Perbatasan Guyana
IDN Times Community adalah media yang menyediakan platform untuk menulis. Semua karya tulis yang dibuat adalah sepenuhnya tanggung jawab dari penulis.
Berita Terkini Lainnya
