Jakarta, IDN Times - Anggota Parlemen Georgia, pada Senin (6/3/2023), terlibat adu jotos karena masalah peresmian undang-undang agen asing kepada media yang mendapat pendanaan dari luar negeri. Mereka menganggap bahwa hukum itu akan mencederai demokrasi di negara Kaukasus tersebut.
Pekan lalu, ratusan warga Georgia melangsungkan demonstrasi menolak undang-undang kontroversial itu di depan gedung parlemen. Mereka bahkan sempat terlibat bentrokan dengan aparat yang berjaga di depan pintu masuk.
Berdasarkan video yang bereda di media sosial, terlihat anggota parlemen terlibat perkelahian. Peristiwa ini berlangsung setelah komite hukum menyerang pemimpin partai oposisi United National Movement, yang menolak pengesahan undang-undang, dilaporkan Reuters.
Dilansir Jam News, sebelum beradu fisik, komite hukum Anri Okhanashvili dengan perwakilan partai UNM Giorgi Vashadze sempat beradu argumen.
"Siapa kepentingan yang Anda dukung? Anda adalah orang yang tidak memiliki negara. Anda tidak memahami kepentingan dari suatu negara," kata Okhanashvili kepada Vashadze.
"Anda pikir perwakilan di sini cukup untuk me-Rusifikasi negara ini? Saya yakin bahwa warga Georgia tidak akan memperbolehkan adopsi hukum ini dan Rusifikasi di negara ini," tutur Giorgi Botkoveli, anggota UNM.
Hingga kemudian perkelahian tidak dapat dibendung.
Selain keributan, ratusan warga juga berkumpul di depan gedung parlemen. Sejumlah demonstran membawa spanduk yang memperingatkan bahwa ini adalah awal yang sama seperti di Rusia. Sebab, hukum itu sama dengan yang disetuji di Rusia pada 2012 dan terus berkembang, hingga terbukti merusak kebebasan warga.
Dilansir OC Media, salah seorang aktivis Beka Kvachantiradze dilaporkan membakar bendera Rusia sebagai bentuk protes. Sejumlah demonstran lainnya melempari gedung parlemen dengan telur, untuk menyatakan penolakan kepada hukum tersebut.
Anggota partai oposisi non-parlemen European Georgia, Giga Bokeria, mengungkapkan protesnya di luar gedung parlemen. Ia pun mengungkapkan bahwa legislasi yang sedang didiskusikan sudah menuai problematik. Ia menganggap ini langkah Bidzina Ivanishvili untuk menjual masa depan Georgia demi uang dan energi.
Proses pengesahan undang-undang mendapat pengawalan ketat dari aparat kepolisian. Bahkan, reporter dari berbagai media di Georgia dilarang masuk ke dalam gedung parlemen untuk menyiarkan langsung dialog.
Sehari sebelumnya, Parlemen Georgia sudah menangguhkan izin siaran media Tabula dan Publica selama sebulan. Jurnalis dan editor dari dua media tersebut ditangkap di luar gedung karena ikut aksi pada 2-3 Maret.
Piagam Etik Jurnalistik dan Koalisi Media Georgia menyatakan penolakannya dan mendesak parlemen untuk mengembalikan akreditasi dua media tersebut.
Koalisi itu juga menambahkan, dalam beberapa hari terakhir parlemen telah menjadi simbol dalam proses restriksi ilegal soal aktivitas jurnalistik di negaranya.