Jakarta, IDN Times - Pemerintah Meksiko mempercepat pengesahan amendemen konstitusi pada Jumat (2/10/2026). Aturan hukum terbaru ini mewajibkan seluruh calon presiden melepaskan status kewarganegaraan ganda sebelum maju dalam pemilihan umum.
Kebijakan ini menjadi salah satu perubahan sistem ketatanegaraan paling strategis di Amerika Latin. Langkah tersebut memicu perdebatan sengit antara upaya menjaga kedaulatan negara dan potensi ancaman terhadap hak politik warga.
Proses legislasi ini berjalan cepat di Kongres Nasional Meksiko. Draf perubahan konstitusi langsung diteruskan ke daerah setelah partai pemerintah mengamankan suara mayoritas di parlemen pusat.
Saat ini, sebagian besar dari 32 parlemen negara bagian telah menyetujuinya. Aturan kewarganegaraan tunggal ini mengikat calon presiden, gubernur, hingga kepala pemerintahan Kota Meksiko, yang dijadwalkan berlaku penuh mulai 2028. Pengetatan syarat administrasi ini dinilai sejalan dengan beratnya beban tugas pejabat negara.
"Pemimpin dengan tanggung jawab tertinggi tentu memiliki tuntutan kewajiban yang jauh lebih besar terhadap bangsanya," kata Duta Besar Meksiko untuk Amerika Serikat, Roberto Lazzeri, dilansir Mexico News Daily.
Pemerintah menilai larangan memiliki paspor asing bagi calon pemimpin merupakan tameng utama pelindung negara. Langkah ini diambil guna membendung potensi campur tangan pihak luar di tengah memanasnya geopolitik kawasan.
Kebijakan tersebut merupakan komitmen partai penguasa untuk menutup celah konflik kepentingan para pemegang kekuasaan. Keputusan ini membuat Meksiko menyusul Kuba dan Venezuela yang lebih dulu menerapkan larangan serupa di Amerika Latin.
"Presiden Meksiko hanya boleh memiliki satu bendera, satu tanah air, dan satu rakyat untuk dibela," tegas Presiden Claudia Sheinbaum.
Langkah percepatan undang-undang ini menuai penolakan keras dari kelompok oposisi yang memandangnya sebagai aturan diskriminatif. Kebijakan tersebut dikhawatirkan membatasi regenerasi kepemimpinan dan menjegal tokoh potensial dalam panggung politik nasional.
Komunitas warga negara ganda juga menilai aturan ini memusuhi diaspora yang bermukim di luar negeri. Pembatasan paspor ini memicu kegelisahan di kalangan keluarga binasional yang hidup melintasi perbatasan.
Kritik tajam menuduh amendemen ini sengaja dirancang demi menyingkirkan rival politik penguasa menjelang Pemilu 2030. Tuduhan penjegalan tersebut diyakini kian memperkeruh persaingan antara pemerintah dan kubu oposisi.
"Apakah mereka rela merugikan jutaan warga hanya untuk menjegal satu tokoh yang mereka takuti menjadi presiden?" kritik tokoh pengusaha Meksiko, Ricardo Salinas.