Jakarta, IDN Times - Pemimpin Uni Eropa (UE), pada Kamis (10/11/2022), mengumumkan pemberian bantuan dana kepada Moldova. Ini menanggapi krisis energi yang dihadapi negara Eropa Timur itu imbas perang Rusia-Ukraina.
Pemerintah Moldova pro-Barat yang dipimpin Maia Sandu terus mendapat tekanan dari Rusia. Bahkan, terdapat dugaan bahwa Rusia berencana menggulingkan pemerintahan saat ini, agar mengembalikan negara pecahan Uni Soviet itu ke arah pro-Rusia.
Keterangan di atas disampaikan oleh Presiden Komisi Eropa, Ursula von der Leyen, ketika mengunjungi Moldova pada Kamis. Ia menyebut bahwa UE bersedia memberikan bantuan sebesar 250 juta euro (Rp3,95 triliun) kepada Moldova.
Rincian dari dana bantuan tersebut meliputi 100 juta euro (Rp1,58 triliun) yang diserahkan secara langsung. Kemudian, dana dengan nilai yang sama akan dipinjamkan ke Moldova dalam membantu memenuhi kebutuhan gas alamnya pada musim dingin mulai 1 Januari.
Sedangkan tambahan 50 juta euro (Rp791 miliar) akan diberikan UE kepada Moldova untuk membantu warga yang masuk kategori rawan. Blok tersebut juga akan menggelar pertemuan membahas bantuan agar Moldova dapat membeli energi.
“Solidaritas antarnegara Eropa dengan Republik Moldova tidak akan terpatahkan. Kami memastikan bahwa kami akan membantu semaksimal mungkin agar Anda dapat melewati krisis ini,” ujarnya, seperti dilansir dari RFE/RL.
Pada kesempatan yang sama, Sandu menegaskan bahwa Rusia terus menggunakan gas sebagai ancaman politik di negaranya. Akibatnya, harga energi dan gas terus melonjak dalam beberapa bulan ini dan memperparah inflasi.
“Kami sedang menghadapi krisis energi terbesar dalam tiga dekade. Sebuah krisis, yang mana sumber daya energi digunakan sebagai senjata melawan demokrasi,” tuturnya.
Dalam beberapa bulan terakhir, Rusia terus mengancam pemutusan gas alam ke Moldova imbas masalah pembayaran kepada perusahaan energi, Gazprom. Padahal, Moldova bergantung 100 persen dari pasokan gas alam Rusia.
Moldova berencana menuntut Gazprom terkait pengurangan pasokan gas alam sebanyak 30 persen ke negaranya. Belum lagi, Moldova juga menghadapi ancaman kekurangan pasokan listrik hingga 40 persen.
“Kuasa hukum terus menganalisa kemungkinan sanksi kepada pihak yang tidak mematuhi kontrak pengadaan seluruh volume gas sesuai dalam perjanjian. Ketika sudah jelas, kami akan menentukan aksi apa yang harus dilakukan,” papar Wakil Perdana Menteri, Anderi Spinu, dikutip Reuters.
Dilaporkan Politico, Perdana Menteri Moldova, Natalia Gavrilita, berencana meminta UE bantuan uang sebesar 450 juta euro (Rp7,12 triliun). Ini direncanakan jika melihat kemungkinan Rusia akan memutus seluruh pasokan gas ke negaranya.
Ia juga menganggap langkah itu dilakukan Presiden Vladimir Putin untuk merusak pemerintahan Moldova yang pro-UE.