Praha, IDN Times - Parlemen Republik Ceko memutuskan untuk menghentikan kebijakan status darurat nasional COVID-19 di negaranya. Akibatnya kebijakan ini hanya akan berlaku hingga hari Minggu (14/02) setelah parlemen setempat menolak pengajuan perpanjangan masa darurat dari pemerintah.
Padahal Republik Ceko kini tengah menghadapi gelombang kedua COVID-19 dengan kasus penularan yang terus melonjak dalam beberapa bulan belakangan ini.
Pada hari Kamis (11/02) Parlemen Republik Ceko menolak pengajuan perpanjangan masa darurat COVID-19 selama 30 hari kedepan yang diajukan oleh pemerintah setempat. Berdasarkan hasil voting dalam rapat hari itu menunjukkan hanya 48 dari 106 anggota parlemen yang menyetujui perpanjangan masa darurat, dilansir dari Brno Daily.
Nantinya seluruh kebijakan pembatasan COVID-19 di Ceko resmi berakhir mulai tanggal 15 Februari mendatang. Hal ini membuat kebijakan seperti pemberlakuan jam malam, larangan berkumpul di tempat umum dan penutupan sejumlah lini bisnis non vital tidak dapat diterapkan kembali, dikutip dari RT.
Di samping itu, berakhirnya status darurat nasional juga akan membatasi bantuan dari personil medis militer dalam rumah sakit sipil dan bantuan pemadam kebakaran untuk membantu distribusi pengamanan serta perlengkapan lainnya di seluruh negara.
Penolakan perpanjangan situasi darurat COVID-19 di Republik Ceko yang diusulkan oleh PM Andrej Babis akibat lemahnya kepemimpinannya. Hal ini disebabkan lantaran partai yang mengusung Andrej Babis termasuk minoritas dalam parlemen yang berdampak pada minimnya kekuatannya dalam pemerintahan.
Selain itu menanggapi pengajuan perpanjangan masa darurat di Ceko, pihak oposisi mengatakan jika kebijakan lockdown tidak berjalan dengan baik. Bahkan ia menuding upaya yang dilakukan Babis tidak cukup dalam menolong bisnis dan lainnya yang terdampak pembatasan, dilaporkan dari AP News.
Melansir dari RT, Menteri Kesehatan Republik Ceko, Jan Blatny sebelumnya sudah mengumumkan apabila akan memberlakukan pengetatan pemabatasan pergerakan masyarakat dalam tiga distrik dengan peningkatan kasus tertinggi. Namun pemberlakuan tersebut bergantung pada perpanjangan keadaan darurat nasional di negara Eropa Timur tersebut.
Berdasarkan laman Brno Daily, Pemerintah Republik Ceko sudah memperingatkan akan kemungkinan kolapsnya sistem layanan kesehatan di negaranya. Sedangkan pemerintah regional akan menerapkan keadaan darurat di wilayahnya masing-masing. Namun pihak oposisi menyangkal bila sejumlah pembatasan tetap bisa dilakukan meski tidak berada dalam status darurat nasional.
Republik Ceko yang berpenduduk 10,7 juta jiwa sudah mencatatkan kasus COVID-19 sementara sebesar 1,073,966 jiwa. Sementara total kematian akibat virus berbahaya tersebut hingga kini mencapai 17.902 jiwa.
Akibatnya Republik Ceko menjadi negara dengan total kasus perkapita tertinggi kedua di Uni Eropa setelah Portugal. Bahkan pada Kamis (10/02) kasus infeksi hariannya mencapai 8.916 kasus yang menyamai rekor di Jerman dengan penduduk delapan kali lebih besar, dikutip dari AP News.