Saat Pengemudi Ojol Bawa Keresahan soal Kebebasan Beribadah ke MK

Sebelum datang ke ruang sidang, Eduwin mengaku masih menjalankan pekerjaannya sebagai pengemudi ojol. Ia hanya mengambil jeda untuk mempersiapkan diri menghadapi persidangan. Begitu sidang selesai, rencananya sederhana, kembali bekerja dan mengantarkan penumpang.

Di balik pekerjaannya sebagai pengemudi ojol, Eduwin juga merupakan mahasiswa hukum semester 3. Ia mengaku sempat berkonsultasi dengan dosen pengajar sebelum memberanikan diri mengajukan pengujian undang-undang ke MK.

Tetapi menjadi mahasiswa hukum sekaligus pengemudi ojol tidak serta-merta membuat langkahnya mudah. Permohonan yang ia bawa ke ruang sidang ternyata belum memenuhi standar penyusunan permohonan di MK.

Hakim Konstitusi M Guntur Hamzah bahkan sempat bertanya apakah Eduwin sudah mengakses contoh permohonan yang tersedia melalui situs resmi MK.

Eduwin menjawab sudah mencoba. Namun, ada keterbatasan yang membuat proses itu tak sederhana. Ia tidak memiliki laptop dan hanya mengandalkan gawai. Keterbatasan itu rupanya tidak membuatnya mundur.

Eduwin mengaku sebenarnya tidak berani membawa persoalan tersebut melalui jalur lain, seperti Ombudsman. Justru MK yang akhirnya ia pilih sebagai tempat untuk menyampaikan keresahannya.

Modalnya, ia mengatakan, hanya nekat. Bahkan, dengan nada berkelakar, Eduwin menyebut MK sebagai lembaga yang menurutnya dapat membimbing dan mengampuni apabila ada kesalahan dalam pengajuan permohonan.

Di balik permohonan yang masih perlu diperbaiki itu, Eduwin membawa persoalan yang menurutnya jauh lebih besar daripada dirinya sendiri.

Ia menyoroti gangguan terhadap umat beragama ketika menjalankan ibadah. Menurutnya, persoalan itu muncul dalam berbagai bentuk, mulai dari penolakan pembangunan gereja yang telah memenuhi persyaratan resmi, penolakan ibadah hari raya di rumah tinggal dan pemukiman, hingga penolakan alih fungsi ruko atau gudang menjadi tempat ibadah.

Ia juga menyinggung pembubaran kegiatan keagamaan non-gereja, seperti retreat dan doa. Eduwin menyebut salah satu peristiwa yang menjadi perhatiannya adalah penolakan ibadah yang menimpa jemaat Gereja Kristen Protestan Indonesia (GKPI) Rajeg pada Minggu, 20 September 2026 di Kabupaten Tangerang.

Keresahan itu kemudian ia tarik ke dalam kerangka konstitusi. Ia menilai aturan perundang-undangan yang mengatur kebebasan menjalankan ibadah umat beragama belum sesuai dengan norma dalam UUD NRI Tahun 1945, khususnya Pasal 29 ayat (2), Pasal 28E ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 28I ayat (1).

“Tetapi sebegitu banyaknya aturan perundang-undangan hukum yang membatasi kebebasan manusia dalam bertindak, kebebasan menjalankan ibadah umat beragama masih terlihat gangguan dalam menjalankan ibadah umat agama,” ujar Eduwin.

Melalui petitumnya, ia meminta MK mengabulkan penegakan hukum bagi umat beragama yang menjalankan ibadah dengan menegaskan akibat hukum bagi pihak yang melanggar aturan. Harapannya pun terdengar sederhana: agar orang-orang dapat beribadah tanpa gangguan.

“Sehingga kelangsungan beribadah masing-masing agama dapat berjalan dengan baik dan lancar tanpa ada gangguang dari pihak yang tidak bertanggung jawab serta pemahaman tentang sila Pancasila yang berbunyi Ketuhanan Yang Maha Esa dapat terwujud, guna menciptakan suasana kondusif bagi warga penganut kepercayaan masing-masing,” tutur Eduwin.

Namun, di ruang sidang konstitusi, niat saja belum cukup. Ada aturan dan tata cara yang harus dipenuhi.

Permohonan Eduwin diperiksa oleh Majelis Panel Hakim yang dipimpin Ketua MK Suhartoyo, dengan anggota Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh dan M. Guntur Hamzah.

Daniel menilai Eduwin belum menguraikan kewenangan MK maupun kedudukan hukum atau legal standing sebagai pemohon. Ia meminta Eduwin mempelajari tata cara penyusunan permohonan pengujian undang-undang di MK, termasuk dengan memahami Peraturan MK Nomor 7 Tahun 2025 serta sejumlah permohonan yang telah diputus MK.

Persoalan lain juga ditemukan. Eduwin belum menjelaskan kerugian hak konstitusional yang dialaminya akibat berlakunya norma-norma yang diuji. Ia juga belum menghubungkan pertentangan norma yang diuji dengan pasal-pasal UUD NRI Tahun 1945 yang menjadi batu uji.

“Justru undang-undang yang diangkat semua ini jaminan perlindungan kebebasan beragama, beribadah tidak ada masalah, yang mana dari tiga undang-undang ini, misalnya, yang menurut Saudara Eduwin justru dirugikan dengan berlakunya norma itu. Saya lihat tidak ada masalah, sebagaimana dalam petitumnya,” kata Daniel.

Guntur pun menegaskan, dokumen yang dibawa Eduwin masih berupa surat kepada MK, bukan permohonan dalam format yang sesuai ketentuan. Namun, teguran itu tak lantas membuat suasana menjadi kaku. Guntur bahkan mempersilakan Eduwin menggunakan komputer yang tersedia di MK setelah persidangan untuk memperbaiki permohonannya.

Tak perlu takut dimarahi. Pada akhirnya, Suhartoyo memberikan Eduwin kesempatan untuk memperbaiki permohonan satu kali dalam waktu 14 hari. Berkas perbaikan, baik soft copy maupun hard copy, harus diterima MK paling lambat Selasa, 3 November 2026 pukul 12.00 WIB.

Setelah keluar dari ruang sidang, jalan Eduwin mungkin akan kembali seperti biasa. Jaket ojol kembali dikenakan, kendaraan kembali melaju, dan penumpang kembali diantarkan menuju tujuan.

Tetapi untuk sementara, satu perjalanan belum selesai. Dari jalanan menuju ruang sidang, Eduwin telah menitipkan satu pertanyaan kepada lembaga penjaga konstitusi, sejauh mana negara memastikan setiap orang dapat menjalankan ibadahnya tanpa gangguan?