CEO Telegram Bebas dengan Jaminan, Dilarang Tinggalkan Prancis

Sebagai syarat pembebasan, Durov dilarang meninggalkan Prancis dan diwajibkan melapor ke kantor polisi dua kali seminggu. Jaksa Penuntut Umum Paris mengajukan enam dakwaan terhadap Durov. Dakwaan ini termasuk keterlibatan dalam pengelolaan platform online yang memungkinkan transaksi ilegal oleh kelompok terorganisir.

Penyelidikan tersebut melibatkan berbagai departemen investigasi Prancis dan mitra Eurojust, terutama Belgia. David-Olivier Kaminski, pengacara Durov, menanggapi dakwaan tersebut.

"Satu-satunya pernyataan yang ingin saya sampaikan adalah bahwa Telegram sesuai dengan setiap aspek norma Eropa tentang masalah digital. Sangat tidak masuk akal jika kepala jaringan sosial didakwa," ujar Kaminski.

Associated Press melansir, menanggapi penangkapan Durov, Telegram merilis pernyataan online pada hari Minggu lalu. Platform ini menegaskan bahwa mereka mematuhi semua hukum Uni Eropa. Mereka juga menyatakan bahwa moderasi kontennya sesuai dengan standar industri dan terus ditingkatkan.

Durov sendiri, dalam wawancara langka dengan Financial Times pada Maret lalu, menyatakan sikapnya terhadap konten berbahaya di Telegram.

"Materi pelecehan anak dan seruan kekerasan publik adalah garis merah bagi Telegram," kata Durov, dilansir dari The Guardian.

Namun, ia juga berulang kali mempromosikan kebijakan moderasi minimal platform dan komitmen terhadap kebebasan berbicara. Menariknya, Telegram hanya mempekerjakan 30 insinyur penuh waktu untuk moderasi. Padahal, Telegram memiliki sekitar 1 miliar pengguna di seluruh dunia.

Durov, yang dinilai memiliki kekayaan lebih dari 9 miliar dolar AS (Rp138 triliun), memiliki latar belakang yang kontroversial. Ia meninggalkan Rusia pada 2014 setelah menolak permintaan Kremlin untuk menutup grup oposisi di jejaring sosial VK yang ia dirikan.

Ironisnya, Rusia pernah mencoba memblokir Telegram pada 2018. Namun upaya tersebut gagal dan larangan dicabut pada 2020.

Penangkapan Durov telah memicu reaksi dari berbagai negara. Pemerintah Rusia mengecam tindakan tersebut sebagai bermotif politik. Sementara itu, pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, secara tersirat memuji Prancis. Ia menyebut Prancis tegas terhadap mereka yang melanggar tata kelola internet.

Presiden Prancis Emmanuel Macron membantah tuduhan bahwa penangkapan Durov bermotif politik. Macron menegaskan bahwa tindakan tersebut merupakan bagian dari penyelidikan independen.

"Prancis sangat berkomitmen pada kebebasan berekspresi. Namun kebebasan ditegakkan dalam kerangka hukum, baik di media sosial maupun dalam kehidupan nyata. Ini untuk melindungi warga dan menghormati hak-hak fundamental mereka," tulis Macron di platform X.

Hubungan Durov dengan Prancis sendiri cukup kompleks. Durov diketahui pernah bertemu Macron beberapa kali sebelum mendapatkan kewarganegaraan Prancis pada 2021 melalui prosedur khusus.

Macron juga pernah menyarankan Durov untuk memindahkan markas Telegram ke Paris pada 2018. Namun, saran tersebut ditolak oleh Durov. Sementara Durov sendiri diketahui memiliki kewarganegaraan ganda Rusia, Prancis, Uni Emirat Arab, dan Saint Kitts and Nevis.