China Akan Bangun PLTA Terbesar di Dunia Senilai Rp564 Triliun

Kantor berita resmi Xinhua melaporkan, proyek tersebut akan memainkan peran utama dalam mencapai target karbon dan netralitas karbon China, serta merangsang industri terkait seperti teknik dan menciptakan lapangan kerja di Tibet.

Biaya pembangunan bendungan ditaksir melampaui biaya Bendungan Tiga Ngarai yang yang menelan biaya 254,2 miliar yuan (sekitar Rp564 triliun). Biaya ini juga meliputi relokasi 1,4 juta orang, yang jumlahnya empat kali lipat lebih besar dari perkiraan awal sebesar 57 miliar yuan (Rp126,4 triliun).

Pihak berwenang belum mengungkap berapa banyak orang yang akan tergusur akibat proyek PLTA tersebut dan bagaimana dampaknya terhadap ekosistem lokal. Tetapi, pejabat China mengklaim bahwa proyek PLTA tidak akan berdampak besar pada lingkungan atau persediaan air di hilir. 

Negeri Tirai Bambu telah membangun beberapa stasiun PLTA di hulu Sungai Yarlung Zangbo, yang mengalir dari barat ke timur Tibet. Pihaknya juga berencana membangun lebih banyak proyek di hulu. China akan memanfaatkan kekuatan sungai sebagai sumber energi terbarukan. Proyek ini akan menyumbang lebih dari sepertiga potensi tenaga air nasional.

Bagian dari sungai ini mengalir melalui lembah terdalam di Bumi, satu bagian sungai jatuh setinggi 2.000 meter dalam rentang pendek 50 km, serta menawarkan potensi tenaga air yang besar.

BBC melaporkan, kelompok hak asasi manusia (HAM) telah menyuarakan kekhawatiran tentang dampak lanjutan dari pembangunan PLTA itu. Hal ini meliputi penggusuran masyarakat lokal, serta mengubah lanskap alam dan merusak ekosistem lokal. Untuk diketahui, wilayah itu adalah salah satu ekosistem terkaya dan paling beragam di Dataran Tinggi Tibet.

Para aktivis sebelumnya mengatakan bahwa bendungan itu adalah contoh eksploitasi Beijing terhadap warga Tibet dan tanah mereka. China telah membangun beberapa bendungan di wilayah Tibet, isu kontroversial di wilayah yang dikontrol ketat oleh Beijing sejak wilayah tersebut dianeksasi pada tahun 1950-an.

Lokasi pembangunan PLTA tersebut berada di sepanjang lempeng tektonik yang rawan gempa. Sebelumnya, peneliti China juga khawatir bahwa penggalian dan pembangunan yang begitu luas di lembah yang curam dan sempit tersebut akan meningkatkan frekuensi tanah longsor.

Mereka juga khawatir bahwa bendungan itu akan memberi wewenang kepada China untuk mengendalikan atau mengalihkan aliran sungai lintas perbatasan.

Yarlung Zangbo menjadi sungai Brahmaputra saat meninggalkan Tibet dan mengalir ke selatan ke negara bagian Arunachal Pradesh dan Assam di India, yang selanjutnya ke Bangladesh.

New Delhi dan Dhaka telah menyatakan penentangan atas bendungan itu. Sebab, proyek tersebut berpotensi mengubah tidak hanya ekologi lokal, tetapi juga aliran dan jalur sungai di hilir.

Tak lama setelah Beijing mengumumkan rencananya untuk proyek bendungan Yarlung Tsangbo pada 2020, seorang pejabat senior pemerintah India mengatakan bahwa negaranya sedang menjajaki pengembangan bendungan dan waduk PLTA besar, guna mengurangi dampak buruk proyek bendungan China.

Kementerian Luar Negeri China pun menuturkan bahwa Beijing memiliki hak yang sah pada bendungan sungai tersebut dan telah mempertimbangkan dampak hilirnya.