China Sanksi Kanada karena Ikut Campur Isu HAM di Xinjiang-Tibet
Jakarta, IDN Times - China menjatuhkan sanksi terhadap dua lembaga Kanada dan 20 orang terkait tuduhan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Xinjiang dan Tibet. Kementerian Luar Negeri China mengumumkan keputusan tersebut pada Minggu (22/12/2024).
Sanksi yang berlaku sejak Sabtu (21/12/2024) itu menyasar Uyghur Rights Advocacy Project (URAP) dan Canada-Tibet Committee. China membekukan semua aset kedua lembaga tersebut di wilayahnya serta melarang transaksi dan kerja sama.
Langkah ini merespons tindakan Kanada yang sebelumnya menjatuhkan sanksi kepada beberapa pejabat China. Menteri Luar Negeri Kanada, Melanie Joly, telah menyatakan keprihatinan mendalam negaranya atas dugaan pelanggaran HAM di Xinjiang dan Tibet, dilansir dari CBC News.
1. Mantan diplomat Kanada masuk daftar sanksi
Melansir Reuters, sebanyak 15 orang dari Uyghur Rights Advocacy Project dan 5 orang dari Canada-Tibet Committee masuk daftar hitam pemerintah China. Direktur Eksekutif URAP, Mehmet Tohti dan mantan diplomat Kanada Charles Burton, masuk dalam daftar tersebut.
Margaret McCuaig-Johnston, penasihat kebijakan di URAP, melihat sanksi ini sebagai dampak kepemimpinan Presiden Xi-Jinping di China .
"Saya dulu aktif membangun hubungan baik dengan China sebagai wakil presiden Canada-China Friendship Society. Namun, sekarang malah dijatuhi sanksi. Ini semua akibat perubahan sikap dan kebijakan pemerintah China," ujar Johnston, dilansir The Globe and Mail.
Sanksi ini melarang 20 orang tersebut memasuki wilayah China, termasuk Hong Kong dan Makau. Pemerintah China juga membekukan semua aset bergerak maupun tidak bergerak milik mereka di wilayah China.
Larangan berlaku pula bagi organisasi dan individu di China yang ingin bertransaksi atau bekerja sama dengan pihak-pihak yang terkena sanksi. Kedutaan Besar China di Kanada belum memberikan tanggapan terkait sanksi ini.
2. Tuduhan pelanggaran HAM sistematis di Xinjiang
Kelompok HAM internasional menuduh Beijing melakukan pelanggaran HAM secara massal terhadap etnis Uyghur di Xinjiang. Populasi minoritas Muslim yang berjumlah sekitar 10 juta jiwa ini diduga mengalami kerja paksa di kamp penahanan.
Laporan Komisaris Tinggi HAM PBB pada Agustus 2022 mengungkap dugaan penyiksaan dan kekerasan seksual di Xinjiang. Pemerintah China dituduh menempatkan hingga 1 juta warga Uyghur di fasilitas yang mereka klaim sebagai pusat pelatihan kejuruan.
Studi tersebut juga menemukan penurunan tajam angka kelahiran di Xinjiang antara 2017-2019. Pemerintah China diduga menjalankan kebijakan sistematis yang memengaruhi demografi etnis Uyghur di wilayah tersebut. Beijing kerap membantah keras semua tuduhan pelanggaran HAM di Xinjiang.
3. Kanada dituduh menyebarkan hoaks
China mengambil alih Tibet pada 1950 dalam peristiwa yang diklaim sebagai pembebasan damai dari sistem perbudakan feodal. Namun, kelompok HAM internasional mengecam pemerintahan China di wilayah tersebut.
Wang Jiang dari Institut Studi Perbatasan China di Universitas Normal Zhejiang menilai tuduhan Kanada adalah informasi palsu.
"Tindakan balasan China memiliki batasan tanggung jawab yang sangat jelas, ditujukan pada organisasi non-pemerintah yang mengabaikan fakta, dan Kanada seharusnya tidak terus memainkan peran yang memalukan dalam menyebarkan informasi salah yang menargetkan China," kata Jiang, dilansir Global Times.
Sebelumnya, Kanada telah menjatuhkan sanksi bagi Chen Quanguo, mantan pejabat senior Partai Komunis China yang pernah memimpin Tibet dan Xinjiang. Chen disebut-sebut sebagai tokoh utama di balik penindasan etnis Uyghur dan minoritas Turki lainnya di Xinjiang sejak 2017.
Sementara, sanksi China menyasar lima tokoh penting Canada-Tibet Committee. Mereka adalah Samphe Lhalungpa yang menjabat sebagai ketua dan Youngdoung Tenzin yang berperan sebagai manajer hubungan masyarakat organisasi tersebut.
