Iklan - Scroll untuk Melanjutkan
Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
It helps you see more of our articles when you search on Google
Juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Guo Jiakun. (x.com/MFA_China)
  • China mengecam pembatasan ekspor chip AI AS dan mengancam langkah balasan, dengan alasan kebijakan itu merugikan perusahaan China serta mengganggu perdagangan, kerja sama teknologi, dan rantai pasokan global.
  • AS mewajibkan lisensi ekspor chip tertentu ke Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Brasil untuk mencegah akses tidak langsung perusahaan China terhadap prosesor canggih, termasuk chip Nvidia.
  • Kebijakan AS muncul menjelang pertemuan Xi Jinping dan Donald Trump di KTT APEC, berpotensi memperburuk ketegangan teknologi di tengah gencatan perdagangan bilateral yang berakhir Januari.
This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Jakarta, IDN Times - China mengecam kebijakan baru Amerika Serikat (AS) yang memperketat akses terhadap semikonduktor canggih. Beijing memperingatkan akan mengambil tindakan balasan jika Washington tetap memberlakukan pembatasan tersebut.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Guo Jiakun, pada Selasa (17/11/2026) menuduh AS menyalahgunakan kebijakan kontrol ekspor untuk menekan industri teknologi tinggi China, termasuk chip kecerdasan buatan (AI). Pihaknya juga menyebut dampak kebijakan tersebut dapat mengganggu stabilitas rantai pasokan global.

1. Beijing tuduh Washington hambat perdagangan dan kerja sama teknologi

Ilustrasi bendera Amerika Serikat. (unsplash.com/Brandon Mowinkel)

Guo menyebut kebijakan tersebut turut mengganggu perdagangan normal, serta kerja sama ilmiah dan teknologi antara China dengan negara lain.

"Pembatasan tersebut merugikan hak dan kepentingan sah perusahaan-perusahaan China. Kami akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk secara tegas melindungi hak dan kepentingan sah kami," ujar Guo kepada wartawan, dilansir NHK News.

Senada dengan pernyataan tersebut, Kementerian Perdagangan China menyampaikan penolakan keras terhadap kebijakan baru Washington. Beijing mendesak pemerintahan Presiden Donald Trump menyelesaikan perbedaan melalui konsultasi dan kerja sama. Meski begitu, Negeri Tirai Bambu menegaskan jika AS tetap bersikeras, China siap mengambil tindakan balasan, guna melindungi kedaulatan, keamanan, dan kepentingan pembangunan nasionalnya.

2. AS perluas pengawasan ekspor chip ke lima negara

Ilustrasi chip. (unsplash.com/Yogesh Phuyal)

Pada Senin (16/11/2026), Departemen Perdagangan AS mengumumkan aturan baru untuk menutup celah dalam pembatasan ekspor semikonduktor canggih. Kebijakan ini mewajibkan perusahaan memperoleh lisensi sebelum mengirimkan chip tertentu ke negara-negara yang dinilai berisiko menjadi jalur pengalihan teknologi.

Aturan tersebut menambahkan Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Brasil ke dalam daftar negara yang mendapat pengawasan lebih ketat. Langkah ini bertujuan mencegah perusahaan China mengakses prosesor canggih, termasuk chip Nvidia, melalui penyewaan dari luar AS maupun pengiriman tidak langsung melalui negara ketiga.

Sebelumnya, Washington mencurigai adanya pengiriman chip Nvidia ke China melalui sejumlah negara perantara. Dengan aturan terbaru ini, AS berupaya mempersempit akses perusahaan China terhadap perangkat keras yang diperlukan untuk mengembangkan teknologi AI.

3. Pembatasan chip berpotensi memperburuk hubungan AS-China

Presiden China Xi Jinping (kanan) menyambut Presiden AS Donald Trump saat kedatangannya di Shenzhen pada 18 November 2026. (x.com/SpoxCHN_MaoNing)

The Straits Times melaporkan, kebijakan baru Washington muncul menjelang pertemuan Presiden China Xi Jinping dan Presiden AS Donald Trump di sela-sela KTT Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC) di Shenzhen. Pembatasan teknologi tersebut berpotensi menambah ketegangan, ketika kedua negara berupaya mempertahankan hubungan diplomatik yang relatif stabil.

Perselisihan ini juga muncul di tengah gencatan perdagangan yang dicapai pada 2025, setelah kedua negara menurunkan tarif tinggi. Kesepakatan tersebut dijadwalkan berakhir pada Januari, sehingga konflik baru mengenai akses teknologi dapat mempersulit upaya menjaga hubungan ekonomi bilateral.

Di sisi lain, AS berupaya memperluas kerja sama pengembangan AI dengan India, Australia, dan Jepang. Para pejabat dari negara-negara dengan perekonomian terbesar dunia juga dijadwalkan menggelar dialog pertama mengenai keamanan AI. Namun, perbedaan kepentingan terkait akses terhadap perangkat keras semikonduktor berpotensi menjadi tantangan dalam pembahasan tersebut.

This article is written by our community writers and has been carefully reviewed by our editorial team. We strive to provide the most accurate and reliable information, ensuring high standards of quality, credibility, and trustworthiness.

Curated For You

Editorial Team

Related Article

Trending in News

See More