Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
Install

KUHP soal Penyidik Bisa Menyadap Tanpa Izin Pengadilan Diuji ke MK

4 min read
KUHP soal Penyidik Bisa Menyadap Tanpa Izin Pengadilan Diuji ke MK
Ilustrasi Mahkamah Konstitusi (MK) - Momen jajaran Hakim Konstitusi di Ruang Sidang MK, Jakarta Pusat, Senin (13/4/2026)(IDN Times/Yosafat Diva Bayu Wisesa)
  • Kewenangan penyidik menyadap tanpa izin pengadilan digugat karena dinilai belum memiliki batasan yang memadai dan berisiko mengancam privasi masyarakat.

  • Para pemohon meminta izin pengadilan menjadi syarat penyadapan, dengan pengecualian terbatas untuk keadaan mendesak.

  • Hakim MK meminta pemohon memperkuat bukti kerugian dan argumentasi sebelum menyerahkan perbaikan permohonan pada 1 Desember 2026.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Jakarta, IDN Times – Kewenangan penyidik melakukan penyadapan tanpa harus mengantongi izin pengadilan digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK). Para pemohon menilai aturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tersebut berpotensi membuka celah penyalahgunaan wewenang sekaligus mengancam privasi masyarakat.

Gugatan terhadap Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP itu teregistrasi dengan Nomor 416/PUU-XXIV/2026. Sidang pemeriksaan pendahuluan digelar di Gedung MK pada Rabu (17/11/2026).

Permohonan yang diajukan Pardamean Sihombing, Matthew Febrian Otniel Lambok Hutasoit, Eprina Manurung, dan Christian Adrianus Sihite ini mempersoalkan Pasal 136 Ayat 1 KUHAP yang memberikan kewenangan kepada penyidik untuk melakukan penyadapan demi kepentingan penyidikan.

  1. 1. Penyidik bisa menyadap tanpa batasan yang jelas

    Ilustrasi gedung Mahkamah Konstitusi (MK). (IDN Times/Yosafat Diva Bayu Wisesa)
    Ilustrasi gedung Mahkamah Konstitusi (MK). (IDN Times/Yosafat Diva Bayu Wisesa)

    Dalam permohonannya, para pemohon menilai Pasal 136 Ayat 1 KUHAP memberikan kewenangan penyadapan kepada penyidik tanpa disertai batasan yang memadai. Aturan tersebut tidak mengatur jenis tindak pidana yang memungkinkan dilakukannya penyadapan, ambang batas bukti, kewajiban memperoleh izin pengadilan, maupun jangka waktu penyadapan.

    Pasal 136 Ayat 1 KUHAP berbunyi, "Penyidik dapat melakukan penyadapan untuk kepentingan penyidikan."

    Para pemohon menilai ketentuan tersebut bertentangan dengan sejumlah pasal dalam UUD NRI Tahun 1945, yakni Pasal 1 Ayat 3, Pasal 28D Ayat 1, Pasal 28F, Pasal 28G Ayat 1, dan Pasal 28J Ayat 2.

    Kekhawatiran mereka bukan tanpa alasan. Dalam Pasal 1 angka 36 KUHAP, penyadapan didefinisikan sebagai kegiatan memperoleh informasi pribadi secara rahasia, antara lain dengan mendengarkan, merekam, dan mencatat transmisi informasi elektronik melalui jaringan kabel maupun nirkabel.

    Menurut para pemohon, penyadapan terhadap satu nomor telepon juga berpotensi menangkap komunikasi orang lain yang terhubung dengan nomor tersebut. Dengan demikian, seseorang yang bukan tersangka bisa ikut tersadap hanya karena menelepon atau menerima telepon dari orang yang sedang menjadi sasaran penyadapan.

    Masalahnya, kata pemohon, orang yang komunikasinya ikut tersadap tidak memiliki cara untuk mengetahui hal tersebut. Sebab, penyadapan dilakukan secara rahasia dan KUHAP tidak mewajibkan penyidik memberi pemberitahuan kepada pihak-pihak yang terdampak.

    "Kerugian bersifat aktual dan/atau setidak-tidaknya potensial. Sebab sejak berlakunya norma a quo pada 2 Januari 2026 tanpa ketentuan peralihan yang menangguhkan pelaksanaannya, bahaya dari kewenangan menyadap yang tidak dibatasi undang-undang tersebut telah tampak secara nyata kerugiannya," kata Christian Adrianus saat membacakan pokok-pokok permohonan.

  2. 2. Minta penyadapan wajib mengantongi izin pengadilan

    KUHP soal Penyidik Bisa Menyadap Tanpa Izin Pengadilan Diuji ke MK
    Ilustrasi sidang Mahkamah Konstitusi (MK)(IDN Times/Yosafat Diva Bayu Wisesa)

    Atas dasar itu, para pemohon meminta MK menyatakan Pasal 136 Ayat 1 KUHAP bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat, sepanjang tidak dimaknai dengan ketentuan yang memberikan batasan terhadap kewenangan penyadapan.

    Mereka mengusulkan agar penyidik wajib memperoleh izin ketua pengadilan negeri sebelum melakukan penyadapan.

    Namun, ada pengecualian untuk keadaan mendesak. Dalam kondisi tersebut, penyidik diperbolehkan melakukan penyadapan terlebih dahulu, tetapi harus meminta persetujuan ketua pengadilan negeri paling lama 1 x 24 jam.

    Jika persetujuan tidak diberikan, penyadapan harus dihentikan. Hasil penyadapan yang telah diperoleh juga tidak boleh digunakan sebagai alat bukti.

    Melalui permohonan ini, para pemohon ingin memastikan kewenangan penyadapan tetap berada dalam pengawasan pengadilan. Dengan begitu, penyidik tidak bisa melakukan penyadapan tanpa mekanisme kontrol yang jelas dan mengabaikan hak privasi masyarakat.

  3. 3. Hakim MK minta pemohon perkuat bukti kerugian

    Ilustrasi Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) di Jakarta Pusat. (IDN Times/Yosafat Diva Bayu Wisesa)
    Ilustrasi Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) di Jakarta Pusat. (IDN Times/Yosafat Diva Bayu Wisesa)

    Dalam sidang tersebut, Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah memberikan sejumlah catatan terhadap kedudukan hukum atau legal standing para pemohon. Dia menyoroti adanya ketidaksesuaian antara kekhawatiran para pemohon mengenai potensi penyadapan dengan uraian kerugian yang disampaikan dalam permohonan.

    "Saudara mendalilkan ada kekhawatiran adanya penyadapan, tetapi pada posita tidak mempersoalkan hal ini. Jadi ada kontradiksi di sini, maka merumuskannya tidak begini. Pertanyaannya apakah interval waktu saat ini dan nanti dapat dipandang para Pemohon dirugikan atas interval waktu itu?" ujar Guntur.

    Sementara itu, Hakim Konstitusi, Daniel Yusmic P. Foekh, meminta para pemohon memperkuat bukti dan argumentasi yang mendasari kekhawatiran mereka. Dia juga menyarankan agar para pemohon memperjelas argumentasi dalam posita, khususnya yang berkaitan dengan advokat, sehingga dapat meyakinkan Mahkamah.

    "Dari segi substansi ini menarik, tetapi perlu para Pemohon untuk membangun argumentasi dalam positanya yang berkaitan dengan advokat, yang dapat meyakinkan Mahkamah," kata Daniel.

    Ketua MK, Suhartoyo, memberikan waktu 14 hari kepada para pemohon untuk memperbaiki permohonannya.

    Perbaikan tersebut harus diserahkan melalui Kepaniteraan MK paling lambat Selasa, 1 Desember 2026 pukul 12.00 WIB. Setelah itu, MK akan menjadwalkan sidang lanjutan dengan agenda mendengarkan pokok-pokok perbaikan permohonan.

Related Articles

See More