China Bangun Pusat Data Raksasa Demi Ambisi AI Global

Di saat yang sama, China berupaya membangun kekuatan AI melalui talenta. Ketegangan dengan Washington dan pembatasan imigrasi membuat sebagian mahasiswa dan peneliti China memilih kembali ke dalam negeri.

Jack Zhang dari Universitas Sains dan Teknologi China, yang pernah belajar di Yale dan Cambridge, mengatakan bahwa semakin sedikit jumlah mahasiswa dan peneliti yang pergi ke AS, dan lebih banyak yang kembali dari AS ke China. Menurutnya, dukungan sumber daya dan pemerintah di dalam negeri memudahkan penerapan riset AI untuk bidang seperti kesehatan dan kedokteran.

Kemampuan AI China yang terus berkembang menjadi salah satu alasan AS tetap mendorong pengembangan AI, meski sejumlah tokoh industri memperingatkan mengenai pertumbuhan teknologi yang terlalu cepat.

Presiden AS Donald Trump mengatakan bahwa negara yang memenangkan persaingan AI akan memiliki keunggulan besar. Sementara itu, CEO perusahaan AI Anthropic Dario Amodei mendukung pembatasan AS terhadap ekspor chip dan peralatan canggih ke China. Alasannya, keunggulan teknologi China dapat menimbulkan risiko bagi AS dan dunia.

Di sisi lain, Beijing tidak hanya berusaha mengejar AS. Presiden Xi Jinping juga mendorong perusahaan China mengembangkan model AI sumber terbuka yang lebih murah dan dapat dimodifikasi oleh individu, perusahaan, maupun negara lain.

Pendekatan ini berbeda dengan model tertutup yang digunakan sejumlah perusahaan AS, termasuk OpenAI dan Anthropic. Bagi China, berbagi teknologi dapat mempercepat inovasi sekaligus membantu mengatasi keterbatasan akses terhadap chip AI canggih.

China juga berupaya memainkan peran lebih besar dalam menentukan aturan global mengenai AI. Presiden Xi berulang kali menyerukan regulasi yang lebih ketat dan kerangka kerja internasional.

Di dalam negeri, pemerintah memandang AI sebagai sarana menghadapi populasi yang menua sekaligus mempercepat otomatisasi manufaktur dan produksi. Akan tetapi, hal itu juga memunculkan kekhawatiran mengenai pengurangan lapangan kerja dan dampaknya terhadap masyarakat.

Meski begitu, Negeri Tirai Bambu memiliki basis tenaga kerja teknologi yang besar. China menghasilkan sekitar 5 juta lulusan sains dan teknologi setiap tahun, dibandingkan dengan sekitar setengah juta di AS. Di tengah pembangunan pusat data dan berkembangnya industri AI, semakin banyak talenta tersebut memilih membangun karier di dalam negeri. Bagi sebagian warga, perkembangan ini menjadi tanda bahwa Beijing tidak lagi sekadar mengejar Washington, tetapi sedang membangun ekosistem AI dengan model dan ambisinya sendiri.

Di AS, jajak pendapat menunjukkan mayoritas warga Amerika kini menentang pembangunan pusat data AI. Mereka mengeluhkan tentang kenaikan tagihan listrik dan kebisingan dari fasilitas tersebut. Menurut jajak pendapat, penentangan terhadap fasilitas tersebut semakin meningkat.

Sebuah survei Fox News pada Juli menunjukkan bahwa 70 persen responden menentang pembangunan pusat data AI di wilayah mereka. Jumlah tersebut termasuk 60 persen dari Partai Republik dan 76 persen dari Partai Demokrat. Namun, Trump tetap mempertahankan dukungannya. Pada awal 2026, pemerintahannya menandatangani 'Ratepayer Protection Pledge' sukarela dengan perusahaan-perusahaan teknologi terkemuka untuk melindungi konsumen dari kenaikan harga listrik.

Merespons hal ini, Wakil Presiden AS JD Vance mengatakan bahwa kemungkinan 99 persen penolakan terhadap pusat data terjadi di daerah-daerah, di mana pembangunan pusat data berarti biaya utilitas dan listrik yang lebih tinggi.

"Jika anda membangun pusat data, anda seharusnya mengembalikan daya ke jaringan listrik, bukan mengambilnya. Dan jika itu terjadi, saya rasa pusat data tersebut tidak terlalu kontroversial," ujar Vance kepada wartawan, dilansir The Straits Times.