China Desak Warganya Timbun Makanan dan Kebutuhan Sehari-hari

Ini bukan imbauan pertama yang dikeluarkan pemerintah China. Beberapa waktu lalu, termasuk pada bulan September, menjelang periode liburan besar selama seminggu, China telah menekankan pentingnya memastikan pasokan makanan dan persediaan harian lainnya.

Namun pernyataan-pernyataan tersebut biasanya sangat jelas ditujukan untuk otoritas lokal, dan jarang secara langsung secara gamblang menyebut rumah tangga atau keluarga. Hal ini pun membuat orang gelisah. Di mana pada Selasa banyak orang berspekulasi di media sosial tentang alasan pengumuman kementerian perdagangan tersebut.

“Pemerintah bahkan tidak menyuruh kami untuk menimbun barang saat wabah COVID merebak di awal 2020,” tulis salah satu pengguna Weibo menanggapi kabar tersebut.

Pengguna lain berspekulasi bahwa pihak berwenang mengingatkan orang-orang bahwa mereka mungkin tidak mampu membeli sayuran musim dingin ini.

Kehebohan itu membuat beberapa media pemerintah China berusaha meredakan kekhawatiran. Hu Xijin, editor Global Times, sebuah tabloid yang dikelola negara, menepis anggapan bahwa pemberitahuan itu dapat dikaitkan dengan meningkatnya ketegangan antara China dan Taiwan. China menganggap Taiwan sebagai bagian tak terpisahkan dari wilayahnya, meskipun Partai Komunis China tidak pernah memerintah pulau yang memiliki pemerintahan sendiri itu.

Sementara itu, Economic Daily milik negara menulis pada Selasa bahwa pihak berwenang berusaha mengingatkan tiap keluarga untuk bersiap jika terjadi penguncian sementara yang disebabkan oleh COVID-19.

Media negara CCTV mengatakan bahwa bagian dari pengumuman yang meminta tiap keluarga untuk menimbun kebutuhan telah ditanggapi berlebihan. Ia juga merilis sebuah wawancara dengan Zhu Xiaoliang, seorang pejabat Kementerian Perdagangan, yang mengatakan bahwa pasokan harian untuk orang-orang cukup dan dapat dijamin sepenuhnya. Zhu menambahkan bahwa pengumuman itu ditujukan untuk otoritas lokal.

China telah mempertahankan kebijakan nol-COVID yang ketat, bahkan ketika negara-negara di seluruh dunia secara bertahap membuka diri dan belajar hidup dengan virus corona. Ekonomi terbesar kedua di dunia itu bertekad untuk sepenuhnya memberantas virus di dalam perbatasannya, dan telah menerapkan pembatasan ketat untuk menghentikan wabah, termasuk menghentikan kereta api berkecepatan tinggi dan mengkarantina penumpang, dan mengubah lampu lalu lintas menjadi merah untuk mencegah lalu lintas terjadi di satu daerah di mana satu kasus dilaporkan.

Langkah-langkah ketat China bahkan menjadi viral selama akhir pekan setelah satu kasus virus corona yang dikonfirmasi membuat Disneyland Shanghai lockdown segera. Salah satu video menunjukkan bahwa banyak orang berbaris untuk dites di depan petugas kesehatan dengan alat pelindung diri (APD) lengkap.

Wang Hongcun, seorang pejabat di Biro Perdagangan Kota Beijing, mengatakan bahwa upaya nasional untuk mengekang kasus virus corona itu mungkin berkontribusi pada kenaikan harga makanan. Dia mengatakan pekan lalu pada konferensi pers bahwa biaya transit lintas wilayah dapat meningkat karena tindakan penahanan yang ketat.

Wang menambahkan bahwa harga beberapa sayuran di ibu kota negara itu telah melonjak 50 persen atau lebih di bulan Oktober.

Tetapi ada faktor lain yang berkontribusi terhadap kenaikan tersebut. Kekurangan batubara yang meluas telah membuat pertanian rumah kaca lebih mahal karena biaya pemanas dan listrik melonjak. Di sisi lain, cuaca ekstrem telah merusak tanaman di provinsi-provinsi pertanian utama.

Namun pada Senin, kementerian perdagangan telah mendesak pemerintah setempat untuk mempersiapkan musim dingin dengan menandatangani kontrak jangka panjang dengan pemasok produk pertanian, serta membeli sayuran yang dapat disimpan.

Pada Senin juga, pemerintah meluncurkan “rencana aksi” yang mendorong orang untuk tidak memesan makanan lebih dari yang mereka butuhkan, dan melaporkan restoran yang membuang makanan. Langkah ini serupa dengan kampanye yang dipelopori oleh Presiden Xi Jinping tahun lalu, ketika pandemik virus corona dan banjir yang ekstrem mengancam rantai pasokan makanan.

Pada April, China mengeluarkan undang-undang yang memungkinkan restoran membebankan biaya tambahan kepada pengunjung jika meninggalkan sisa makanan yang berlebihan di piring mereka. Undang-undang tersebut juga menghukum orang yang membuat atau membagikan video tentang pesta makan, dengan denda hingga 100.000 yuan (sekitar Rp200 juta).