Austria Resmi Wajibkan Vaksinasi untuk Orang Dewasa
Suasana di sekitar wilayah Vienna, Austria. (Pixabay.com/jarmoluk)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Wina, IDN Times - Parlemen Austria akhirnya mengeluarkan aturan wajib vaksinasi bagi seluruh warganya yang berusia dewasa pada Kamis (20/1/2022) waktu setempat yang juga menjadikannya sebagai negara Uni Eropa pertama yang memberlakukan wajib vaksinasi. Sampai saat ini, baru 72 persen warga Austria yang sudah menjalani vaksinasi lengkap.
1. Hukuman denda menanti bagi warganya yang tidak menjalani vaksinasi
Dilansir dari BBC, Austria telah bergerak mengeluarkan aturan wajib vaksinasi setelah
majelis rendah parlemen memberikan suara mendukung proposal pemerintah baru.
Undang-undang tersebut, yang akan mulai berlaku pada (1/2/2022) ini, akan menjadikan
Austria sebagai negara Uni Eropa pertama yang memberlakukan wajib vaksinasi.
Mulai pertengahan Maret 2022 ini, bagi orang dewasa yang tidak divaksinasi akan dikenakan denda hingga 3.600 euro atau setara dengan Rp58,4 juta.
Anggota parlemen memberikan suara sebanyak 137 suara berbanding 33 suara. Aturan itu dikecualikan untuk wanita hamil, orang yang karena alasan medis tidak dapat divaksinasi, atau yang telah pulih dari COVID-19 dalam 6 bulan sebelumnya.
Para pejabat mengatakan aturan tersebut diperlukan karena tingkat vaksinasi masih terlalu rendah di negaranya.
Mereka mengatakan itu akan memastikan bahwa rumah sakit Austria tidak kewalahan dengan pasien COVID-19.
Menteri Kesehatan Austria, Wolfgang Mueckstein, berbicara di Parlemen Austria pada Kamis waktu setempat menyebut tindakan itu sebagai langkah besar dan untuk pertama
kalinya, juga abadi dalam perjuangan Austria melawan pandemi COVID-19.
"Beginilah cara kita bisa lolos dari siklus pembukaan dan penutupan serta lockdown," ungkap pernyataan dari Menteri Kesehatan Austria yang dilansir dari Apnews.com.
2. Salah satu partai dari kubu oposisi menilai itu tidak lebih dari pukulan besar bagi kebebasan warga Austria
Baca Juga: 44 Ribu Orang di Wina, Austria Protes Pembatasan COVID-19
Pemerintah Austria pertama kali mengumumkan rencana aturan wajib vaksinasi pada saat yang sama memberlakukan lockdown sejak dicabut pada November 2021 lalu serta di tengah kekhawatiran bahwa tingkat vaksinasi Austria relatif rendah untuk kawasan Eropa Barat.
Langkah tersebut disahkan dengan mudah di Parlemen Austria setelah terjadi perdebatan
sengit.
Editor’s picks
Koalisi pemerintahan Kanselir Austria, Karl Nehammer, yang terdiri dari Partai Rakyat Austria dan Partai Hijau yang konservatif, bekerja dengan 2 dari 3 partai oposisi di parlemen dalam rencana tersebut.
Hanya Partai Kebebasan, satu-satunya partai dari kubu oposisi, yang dengan keras menentang langkah itu.
"Saya terkejut, saya tercengang, saya terguncang, dan saya terkejut," ungkap pernyataan
dari pemimpin Partai Kebebasan, Herbert Kickl, yang dilansir dari Apnews.com.
Ia menyebut undang-undang tersebut tidak lebih dari pukulan besar bagi kebebasan para
warga Austria.
Pembicara dari 4 partai lain mengkritik apa yang mereka katakan sebagai upaya yang
disengaja oleh Partai Kebebasan untuk memicu sentimen anti-vaksin di Austria serta
menuduhnya menyebarkan kebohongan yang disengaja tentang keamanan dan efektivitas
vaksin yang tersedia.
Kepala Oposisi Sosial Demokrat, Pamela Rendi-Wagner, mengatakan aturan wajib vaksinasi adalah sesuatu yang tidak diinginkan, tetapi sayangnya menjadi perlu untuk menutup kesenjangan vaksinasi yang masih terjadi di Austria.
3. Dana sebesar 1,4 miliar euro atau setara dengan Rp22,7 triliun akan diinvestiasikan dalam upaya vaksinasi di negara itu
Ilustrasi uang Euro. (Pixabay.com/martaposemuckel)Jika pihak berwenang menilai kemajuan vaksinasi di AUstria masih belum mencukupi,
Nehammer mengatakan akan mengirim pengingat kepada para warganya yang tidak divaksinasi.
Bahkan jika itu tidak berhasil, orang akan dikirimi janji vaksinasi dan denda jika mereka tidak menepatinya.
Para pejabat setempat berharap mereka tidak perlu menggunakan langkah terakhir. Koalisi pemerintahan Australia juga mengumumkan pada hari yang sama bahwa dana sebesar 1,4 miliar euro atau setara dengan Rp22,7 triliun akan diinvestasikan dalam upaya dan insentif untuk mendorong orang yang tidak divaksinasi untuk mendapatkan dosis vaksin.
Dari jumlah itu, sekitar 1 miliar euro atau setara dengan Rp16,2 triliun akan digunakan untuk lotere vaksin nasional mulai (15/3/2022) ini, sedangkan 400 juta euro atau setara dengan Rp649,4 miliar akan diarahkan ke beberapa wilayah yang mencapai tingkat vaksinasi tinggi tertentu.
Aturan wajib tersebut seharusnya tetap berlaku hingga akhir Januari 2024 ini. Sebuah komisi ahli akan melaporkan kepada pemerintah setempat dan parlemen setiap 3 bulan
tentang kemajuan vaksinasi.
Pemerintah awalnya bermaksud agar aturan wajib tersebut berlaku untuk semua warga yang berusia 14 tahun ke atas, tetapi mengubahnya menjadi 18 tahun ke atas selama konsultasi dengan lawan politik dan lainnya.
Sejak aturan wajib vaksinasi itu awalnya diumumkan, tindakan tersebut telah menyebabkan adanya gerakan protes besar-besaran secara teratur di Wina, Austria, di mana beberapa di antaranya telah menarik lebih dari 40 ribu demonstran.
Seperti protes lainnya terhadap tindakan selama pandemi COVID-19 di seluruh Eropa,
gerakan protes besar-besaran di Wina telah menarik skeptis vaksin dan ekstremis sayap
kanan serta para pejabat telah memperingatkan bahwa protes tersebut bersifat radikal.
Baca Juga: Austria Tangkap Belasan Orang Sindikat Penyelundupan Migran
IDN Times Community adalah media yang menyediakan platform untuk menulis. Semua karya tulis yang dibuat adalah sepenuhnya tanggung jawab dari penulis.
Berita Terkini Lainnya
