Biden Perpanjang Program Warga Yaman Tinggal di AS
Presiden Amerika Serikat, Joe Biden. (Instagram.com/potus)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Washington, D.C, IDN Times - Pemerintahan Presiden Amerika Serikat, Joe Biden, pada hari Selasa, 6 Juli 2021, waktu setempat telah memperpanjang program bagi warga Yaman untuk bisa tinggal di Amerika Serikat. Mereka juga mengutip kekerasan bersenjata yang masih berlangsung di Yaman. Bagaimana awal ceritanya?
1. Dengan demikian akan memungkinkan sekitar 1.700 warga Yaman untuk mempertahankan status mereka di Amerika Serikat
Sekretaris Departemen Keamanan Dalam Negeri Amerika Serikat, Alejandro Mayorkas. (Twitter.com/SecMayorkas)Dilansir dari Aljazeera.com, pemerintahan Biden telah memperpanjang program yang memungkinkan warga Yaman yang sudah berada di Amerika Serikat untuk tinggal di negara itu tanpa takut dideportasi, dengan mengatakan konflik yang sedang berlangsung dan krisis kemanusiaan di Yaman membuat mereka tidak aman untuk kembali. Penunjukan Status Perlindungan Sementara (TPS) yang diperbarui akan memungkinkan sekitar 1.700 warga Yaman untuk mempertahankan status mereka hingga tanggal 3 Maret 2023 ini dan memungkinkan sekitar 480 warga Yaman tambahan untuk mendaftar.
Sekretaris Departemen Keamanan Dalam Negeri Amerika Serikat, Alejandro Mayorkas, mengatakan Yaman terus mengalami kondisi kemanusiaan dan ekonomi yang memburuk yang mencegah individu untuk kembali ke rumah mereka dengan selamat. Mayorkas juga mengutip konflik bersenjata yang sedang berlangsung di Yaman, kurangnya akses ke beberapa kebutuhan dasar (seperti makanan, air, dan perawatan kesehatan), serta memburuknya situasi ekonomi dan kemanusiaan selama pandemi COVID-19 sebagai salah satu alasan keputusan tersebut. TPS untuk Yaman sendiri akan berakhir pada bulan September 2021 ini dan program ini sendiri tidak secara otomatis memberi mereka jalan menuju kewarganegaraan Amerika Serikat, tetapi memungkinkan mereka untuk bekerja di Amerika Serikat dan tetap tinggal di negara itu tanpa takut dideportasi.
2. Administrasi Biden dan anggota parlemen Demokrat mempertimbangkan untuk mendorong mereka menuju jalur memperoleh kewarganegaraan
Ilustrasi paspor Amerika Serikat. (Pixabay.com/PublicDomainPictures)Baca Juga: Model Asal Yaman Hadapi Pengadilan yang Tidak Adil oleh Houthi
Editor’s picks
Suatu negara dapat ditunjuk untuk TPS karena kondisi seperti konflik bersenjata yang sedang berlangsung, bencana lingkungan, atau kondisi luar biasa lainnya. Yaman telah tenggelam dalam peristiwa perang saudara sejak 2014 lalu antara pemerintah yang didukung oleh koalisi pimpinan Arab Saudi dengan pemberontak Houthi yang didukung oleh Iran. Konflik tersebut telah menyebabkan kematian sebanyak 112 ribu orang dan telah menghancurkan infrastruktur negara.
Perkiraan PBB mengatakan sebanyak 13,5 juta orang Yaman menghadapi kerawanan
pangan. Dalam pernyataannya mengumumkan penunjukan tersebut, DHS juga menunjuk
pada penghancuran infrastruktur, perpindahan penduduk, serta wabah kolera. Administrasi Biden dan anggota parlemen dari Partai Demokrat telah mendorong jalur untuk mendapatkan kewarganegaraan Amerika Serikat yang sedang dipertimbangkan oleh Kongres untuk memasukkan mereka yang ada di negara itu dalam penunjukan TPS.
3. Pada awal Februari 2021 lalu, AS berhenti mendukung operasi ofensif terhadap Yaman
Situasi di Yaman saat terjadi perang saudara. (Twitter.com/YemenMatters_)Pada awal bulan Februari 2021 lalu, Amerika Serikat berhenti mendukung operasi ofensif terhadap Houthi, termasuk penjualan amunisi berpemandu presisi ke Arab Saudi dan Uni Emirat Arab. Ini tidak akan mempengaruhi operasi melawan kelompok al-Qaeda di Jazirah Arab saat itu. Pemerintahan Biden telah menghentikan sementara penjualan senjata ke Arab Saudi dan Uni Emirat Arab.
Biden saat itu menunjuk utusan barunya di Yaman, Tim Lenderking, seorang diplomat berpengalaman dan spesialis Timur Tengah dan ini menandai perubahan taktik dari pemerintahan Trump, yang meningkatkan dukungan untuk koalisi yang dipimpin Arab Saudi. Bulan Januari 2021 lalu, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat sebelumnya, Mike Pompeo, mengumumkan bahwa Houthi ditetapkan sebagai organisasi teroris dan tujuannya adalah untuk meminta pertanggungjawaban Houthi atas serangan lintas perbatasan dan mencegah aktivitas memfitnah oleh pendukung mereka, Iran.
Pekan sebelumnya, pemerintahan Biden mengatakan akan membebaskan transaksi tertentu yang melibatkan Houthi dari saksi.
Baca Juga: Demi Akhiri Perang Yaman, Saudi Usulkan Perdamaian Baru
IDN Times Community adalah media yang menyediakan platform untuk menulis. Semua karya tulis yang dibuat adalah sepenuhnya tanggung jawab dari penulis.
Berita Terkini Lainnya
