Ismail Omar Guelleh Jadi Presiden Djibouti ke-5 Kali

2. Lebih dari 200 ribu pemilih terdaftar untuk ikut serta dalam Pemilu Presiden Djibouti 2021 ini

Warga Djibouti memberikan hak suara dalam Pemilu Presiden Djibouti 2021 pada hari Jumat, 9 April 2021, waktu setempat. (Twitter.com/dpfza)

Menteri Dalam Negeri Djibouti menambahkan Farah, yang merupakan lawan dari Guelleh, hanya meraih sebesar 1,59 persen suara. Farah sebelumnya memutuskan berhenti melakukan kampanye lebih awal sebagai bentuk protes atas kurangnya keamanan untuknya serta sampai saat ini belum memberikan komentar secara terbuka.

Ketua sebuah lembaga pemikir studi politik di Djibouti, Adan Omar Abdullahi, mengatakan Pemilu Presiden Djibouti kali ini tidak sejelas yang seharusnya, karena pihak oposisi sendiri telah memboikot Pemilu Presiden serta satu-satunya pesaing independen, Zakaria Ismail Farah, justru bukanlah politisi yang dikenal di negaranya.

Lebih dari 200 ribu pemilih terdaftar untuk ikut serta dalam Pemilu Presiden Djibouti 2021 kali ini, tetapi penting secara strategis bagi negara yang berpenduduk lebih dari 600 ribu warga. Para kritikus menilai Presiden sebagai diktator bertangan berat, tetapi orang lain di Djibouti melihatnya sebagai kekuatan pendorong dalam pembangunan negara dan stabilitas relatif. 

Baca Juga: Tiongkok Bantah Tuduhan "Laser" Pesawat AS di Djibouti

3. Di bawah pemerintahan Guelleh, Djibouti telah mengeksploitasi keunggulan geografisnya

Presiden Djibouti, Ismail Omar Guelleh. (Twitter.com/IsmailOguelleh)

Di bawah pemerintahan Guelleh, negara Djibouti telah mengeksploitasi keunggulan geografisnya dengan berinvestasi besar-besaran di pelabuhan serta infrastruktur logistik. Pada tahun 2018 lalu, di mana Djibouti berusaha menjadi pusat perdagangan dan logistik, negara tersebut meluncurkan fase pertama dari apa yang akan menjadi zona perdagangan bebas terbesar di Afrika, yang dibiayai oleh Tiongkok. Diapit oleh Somalia dan di seberang Yaman, Djibouti tetap dalam keadaan stabil di lingkungan yang bergejolak serta menarik kekuatan militer asing seperti mantan penguasa kolonial Prancis, Amerika Serikat, dan Tiongkok untuk membangun pangkalan di sana.

Tetapi negara Djibouti juga telah melihat pembatasan kebebasan pers dan tindakan keras terhadap perbedaan pendapat dan itu menimbulkan adanya sorotan dari negara-negara asing. Berdasarkan dari Data Moneter Internasional, ekonomi di Djibouti dikabarkan telah menyusut sekitar 1 persen pada tahun 2020 lalu, akan tetapi diperkirakan akan tumbuh sekitar 7 persen pada tahun 2021 ini. Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita Djibouti adalah sekitar 3.500 dolar Amerika Serikat atau setara dengan Rp51,1 juta, lebih tinggi dibandingkan sebagian besar negara Afrika yang berada di kawasan Sub Sahara, tetapi menurut Bank Dunia,  sekitar 20 persen warga hidup dalam kemiskinan ekstrim dan 26 persen warga diketahui menganggur.

Baca Juga: Pemerintah Djibouti Nilai Teknologi Perikanan Indonesia Sudah Maju